PALEMBANG — Aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Selatan berlangsung ricuh pada Senin lalu. Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menyoroti sejumlah indikasi pengelolaan APBD yang dinilai tidak rasional dan minim transparansi.
Koordinator aksi, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa APBD adalah uang rakyat yang harus digunakan secara tepat sasaran. “Kami meminta DPRD Sumsel terbuka kepada publik terkait pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat,” ujarnya dalam orasi di hadapan aparat kepolisian yang berjaga.
Pendidikan dan Kesehatan: Hak Dasar yang Terabaikan
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti bahwa sektor pendidikan dan kesehatan belum menjadi prioritas utama dalam rancangan APBD. Perwakilan massa, Wahidin, menilai anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen untuk menjamin hak dasar, bukan sekadar alat pembangunan fisik.
“Rakyat Sumatera Selatan membutuhkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis, serta layanan kesehatan gratis yang merata dan manusiawi,” tegas Wahidin.
Tidak Ada Tanggapan dari Pimpinan DPRD
Kekecewaan mahasiswa memuncak setelah tidak ada satupun pimpinan DPRD Sumsel yang menemui massa. Wakil Ketua I Raden Gempita, Wakil Ketua II Nopianto, dan Wakil Ketua III Ilyas Panji Alam disebut tidak memberikan pernyataan atas polemik yang dipersoalkan.
Aktivis mahasiswa Dodi Hari Utama menyebut sikap diam pimpinan dewan semakin memperkuat keresahan publik. “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami meminta pimpinan DPRD dan Sekwan untuk mundur dari jabatannya. Jika ingin hidup mewah, gunakan uang pribadi, bukan uang rakyat,” ucapnya dengan lantang.
Desakan Evaluasi dan Alih Prioritas Anggaran
Massa aksi menuntut DPRD Sumsel segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan APBD 2025–2027. Mereka mendesak agar anggaran dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.
Oman, salah satu orator, menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukan komoditas yang diperjualbelikan. “Negara harus hadir memastikan tidak ada lagi masyarakat yang putus sekolah karena biaya pendidikan maupun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan akibat mahalnya biaya berobat,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Sumsel terkait tuntutan mahasiswa. Massa berencana melanjutkan aksi jika tidak ada respons dalam waktu dekat.
