LAHAT — Di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), legislator Partai Demokrat ini menawarkan terobosan. Kawasan Merapi yang dikelilingi tambang batubara disebutnya bisa menjadi sumber pendanaan alternatif lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
"Kawasan Merapi ini dikelilingi oleh sektor industri. Oleh sebab itu, selain lewat jalur APBD, saya secara proaktif akan mendorong dan mengomunikasikan usulan-usulan mendesak ini agar bisa dibantu secepatnya melalui alokasi dana CSR dari perusahaan-perusahaan batubara yang beroperasi di wilayah Merapi," ujar Kiky dalam keterangan yang diterima, Senin.
Dua Desa dengan Kebutuhan Paling Mendesak
Dari enam lokasi yang dikunjungi, dua titik dialog berlangsung paling hangat. Pertama, di Desa Lubuk Betung, Kecamatan Merapi Selatan. Warga memohon dana bantuan jalan cor beton untuk perkebunan di Desa Lubuk Pedaro. Selain itu, mereka mengusulkan pemindahan Puskesmas Merapi Selatan, pembangunan empat Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN 2 Merapi Selatan, serta pengadaan alat drumband dan lapangan upacara di SMPN 1 Merapi Selatan.
Kedua, di Kelurahan Pagar Agung dan Gunung Gajah. Warga mengajukan permohonan bantuan tenda, kursi, fasilitas pemandian jenazah, serta pembangunan gapura. Mereka juga menitipkan pengajuan pembangunan dan perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) untuk Kelurahan Gunung Gajah.
Edukasi Birokrasi: Mana Urusan Kabupaten, Mana Urusan Provinsi
Menanggapi rentetan harapan warga, Kiky Subagio memberikan edukasi birokrasi secara transparan. Ia menjelaskan bahwa sebagian fasilitas dasar seperti tingkat SD-SMP, puskesmas, LPJU, hingga kebutuhan rukun tetangga merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Bupati setempat.
"Semua aspirasi yang masuk hari ini sudah dicatat rapi oleh tim notulen. Kami akan petakan secara jeli; mana yang masuk wewenang kabupaten akan saya sampaikan dan rekomendasikan langsung kepada Bupati Lahat. Sedangkan yang menjadi porsi kewenangan provinsi akan kami kawal langsung ke Gubernur Sumsel dalam Rapat Paripurna agar bisa segera dianggarkan," terang Kiky.
Strategi Cerdas untuk Percepatan Pembangunan
Khusus untuk wilayah Merapi yang kaya akan sumber daya alam, Kiky menekankan strategi percepatan realisasi pembangunan tanpa harus sepenuhnya membebani APBD daerah. Dengan mendorong CSR dari perusahaan batubara yang beroperasi di sekitar, ia optimistis sejumlah usulan prioritas bisa segera terealisasi.
Pernyataan itu disambut tepuk tangan warga yang hadir. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret di tengah ketatnya fiskal daerah, sekaligus memastikan perusahaan ekstraktif turut berkontribusi langsung terhadap pembangunan infrastruktur di sekitar wilayah operasinya.
