MUSI BANYUASIN — Enam anggota DPRD Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX menggelar reses di Balai Desa Gajah Mati, Selasa (14/7/2026). Kegiatan ini menjadi jembatan bagi 3.600 penduduk desa yang mayoritas petani dan pekebun untuk menyampaikan persoalan mendasar di wilayah mereka.
Jalan Rusak dan Sulitnya Membuka Lahan
Dalam sesi dialog, Jayadi, seorang warga, mendesak pemerintah mempercepat perbaikan jalan penghubung Kecamatan Sungai Keruh menuju Kabupaten PALI. Ia menilai kondisi jalan yang rusak berat selama ini menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Selain infrastruktur, Jayadi juga menyoroti kesulitan petani membuka lahan setelah adanya larangan membakar. Menurutnya, 10 unit ekskavator yang disiapkan pemerintah untuk satu kabupaten belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Keluhan serupa disampaikan Amrullah yang berharap ada solusi konkret untuk pembukaan lahan pertanian.
Usulan Pengeras Suara dan Dana Transportasi
Ketua Pengajian Desa Gajah Mati, Maryani, mengusulkan bantuan pengeras suara untuk menunjang kegiatan keagamaan. Sementara itu, Nona Hadisah Rohayani, Ketua Pengajian Gajah Mati lainnya, meminta bantuan dana transportasi bagi warga yang berurusan ke Pendopo Sekayu, serta seragam untuk kelompok pengajian.
Tanggapan DPRD: Anggaran Jalan dan Solusi Alat Berat
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD Sumsel menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp10 miliar pada tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah tersebut. Terkait pembukaan lahan, 10 unit ekskavator yang disiapkan pemerintah bisa dimanfaatkan warga, namun biaya bahan bakar minyak (BBM) dan honor operator menjadi tanggungan peminjam. Proses pengajuan dilakukan melalui pendataan kepala desa, lalu diteruskan ke Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk usulan bantuan pengeras suara, DPRD memastikan akan direalisasikan dalam bentuk barang sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendidikan Gratis dan Rencana Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan itu, masyarakat juga diingatkan bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya pembangunan maupun SPP dari peserta didik. Pemerintah Kabupaten Muba juga tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan di daerah tersebut.
Di sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah sedang melakukan penataan tata ruang dan tata wilayah sebagai penyesuaian alih fungsi lahan pertanian menuju kawasan perkebunan.
Reses ini menjadi bahan bagi anggota DPRD Sumsel dalam memperjuangkan program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat pada pembahasan anggaran mendatang.
