PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut dirinya sebagai pihak yang paling malu atas kondisi antrean BBM subsidi yang masih terjadi di provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa situasi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak boleh dibiarkan berulang.
"Saya yang paling malu atas kondisi ini. Sumsel adalah daerah penghasil minyak, tetapi masyarakat masih harus mengantre BBM hingga berkilometer," ujar Herman Deru, Kamis (9/7/2026).
Perpanjangan Jam Operasional 10 SPBU di Palembang
Langkah pertama yang diambil Pemprov Sumsel adalah menerbitkan Surat Edaran tentang perubahan jam operasional 10 SPBU di Kota Palembang yang menyalurkan BBM bersubsidi. Sebelumnya, pelayanan hanya dibuka pukul 22.00 hingga 04.00 WIB. Kini diperpanjang menjadi pukul 09.00 hingga 05.00 WIB.
Herman Deru juga akan menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Penjualan, Suplai, dan Distribusi BBM di SPBU. Satgas ini bertugas memperkuat pengawasan di lapangan agar distribusi lebih tepat sasaran.
Selisih Kebutuhan dan Alokasi BBM di Empat Daerah
Data yang dihimpun menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan alokasi BBM subsidi di beberapa daerah Sumsel. Kabupaten Banyuasin mengajukan kebutuhan 354.600,36 KL, namun hanya mendapat alokasi 78.228 KL. Kabupaten Musi Banyuasin mengajukan 162.000 KL, mendapat 65.828 KL.
Kabupaten Muara Enim mengajukan 60.273,50 KL dengan alokasi 26.361 KL. Sementara Kota Palembang mengajukan 233.530 KL dan memperoleh alokasi 186.860 KL. Data ini akan dibawa sebagai bahan evaluasi pada pembahasan di tingkat pusat bersama BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
Indikasi Penyalahgunaan Barcode oleh Sindikat
Herman Deru menduga antrean panjang tidak semata-mata akibat keterbatasan kuota. Ia mencurigai adanya praktik penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum tertentu. "Ada indikasi sindikat, baik dari internal SPBU maupun pelaku yang menggunakan banyak barcode untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini harus ditindak tegas oleh aparat kepolisian," katanya.
Komite BPH Migas Eman Salman Arif menjelaskan bahwa penetapan kuota BBM subsidi dilakukan melalui pembahasan bersama pemerintah daerah, BPH Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan DPR RI. Usulan dari Pemprov Sumsel akan menjadi bahan evaluasi pada pembahasan berikutnya.
Karakteristik Jalur Trans Sumatera Jadi Tantangan Distribusi
Menurut Herman Deru, kebutuhan BBM di Sumsel memiliki karakteristik berbeda karena provinsi ini menjadi jalur utama Trans Sumatera. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, mulai dari kecukupan kuota, pola penyaluran, jumlah SPBU, hingga potensi hambatan distribusi.
"Saya tidak ingin rapat hanya menghasilkan rapat lagi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah solusi nyata agar antrean panjang segera berakhir," tegasnya. Pemprov Sumsel berharap evaluasi kuota, penguatan pengawasan, serta penataan distribusi BBM dapat mengakhiri antrean panjang di SPBU sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
