SEKAYU — Aspirasi warga yang terkumpul dalam reses DPRD Sumsel di Kantor Camat Sei Keruh didominasi oleh persoalan infrastruktur dasar dan akses energi. Dua desa, yakni Desa Tebing Bulang dan Desa Sei Dua, mendesak percepatan peralihan jaringan listrik dari mesin pembangkit (MEP) ke PLN. Warga juga meminta penambahan tiang dan kabel sepanjang tiga kilometer untuk menyambung kedua desa tersebut.
Jalan Ambles dan Jembatan Peninggalan Belanda Rusak Parah
Kondisi akses jalan menuju kantor camat yang baru melalui Desa Sindang Marga dikeluhkan warga akibat longsor. Selain itu, peningkatan kualitas jalan di sejumlah titik di Kecamatan Sei Keruh juga masuk dalam daftar prioritas.
Tokoh masyarakat Tebing Bulang, Bahtum, menyoroti kondisi jembatan peninggalan Belanda tahun 1936 yang kini amblas. Jembatan tersebut sempat direhabilitasi menggunakan APBD Muba pada 2004, namun kondisinya kembali memprihatinkan.
32 Kepala Keluarga di Sei Dua Masih Gelap Gulita
Kepala Desa Sei Dua, Sudirman, mengungkapkan fakta mencolok: sebanyak 32 kepala keluarga di Dusun I belum menikmati aliran listrik secara optimal meskipun jaringan telah terpasang. Ia juga mengusulkan pembangunan jembatan sepanjang enam meter di wilayah Suban Segetah untuk memperlancar mobilitas warga.
Menurut Sudirman, Pemkab Muba telah mengeluarkan rekomendasi pembangunan jalan sepanjang 500 meter melalui dukungan SKK Migas dan Fuel Terminal Pertamina Pendopo. Namun, realisasi di lapangan masih membutuhkan percepatan.
Desakan Pembangunan SMK dan Sertifikat Tanah Sekolah
Kepala SMA Negeri 1 Sei Keruh, Syaiful, meminta dukungan percepatan penerbitan sertifikat tanah sekolah. Pasalnya, dokumen tersebut menjadi syarat mutlak untuk menjalankan program rehabilitasi gedung.
Desakan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Sei Keruh kembali disuarakan oleh Kepala Desa Tebing Bulang. Warga menilai akses pendidikan kejuruan masih sangat terbatas di wilayah tersebut, sehingga anak-anak terpaksa melanjutkan sekolah ke luar kecamatan dengan biaya tinggi.
Bibit Pertanian dan Penempatan PPPK Jadi Sorotan
Di sektor pertanian, tokoh masyarakat Rusli dan Hambali meminta bantuan bibit tanaman bagi petani. Pemerintah daerah melalui anggota DPRD Sumsel yang hadir merespons dengan meminta warga mengajukan proposal sesuai mekanisme yang berlaku.
Rusli juga menyoroti penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai tidak sesuai domisili. Pemerintah disebut sedang melakukan pemetaan untuk penyesuaian penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Pencegahan Narkoba dan Konektivitas Antarwilayah
Selain infrastruktur fisik, warga juga mendesak peningkatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pemuda. Sementara itu, pemerintah berencana melakukan pelebaran ruas jalan dari Kecamatan Sei Keruh menuju Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) masing-masing sekitar satu meter di sisi kanan dan kiri. Langkah ini diharapkan meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah.
