PALEMBANG — Pernyataan Pembina PGRI Sumatera Selatan, Ahmad Zulinto, yang mengancam akan melakukan sweeping terhadap kepengurusan PGRI Sumsel pimpinan Drs. Riza Pahlevi menuai sorotan tajam. Ancaman itu dinilai tidak hanya melanggar etika organisasi, tetapi juga berpotensi merusak citra PGRI sebagai organisasi profesi yang identik dengan nilai pendidikan dan keteladanan.
Ancaman Sweeping dan Stigma “Begal Organisasi”
Kontroversi semakin memanas setelah muncul tudingan yang menyebut kepengurusan PGRI Sumsel di bawah Riza Pahlevi sebagai “begal organisasi”. Pengamat organisasi Zulkarnain, M.Pd menilai penggunaan istilah tersebut tidak pantas disampaikan oleh tokoh organisasi pendidikan. Menurutnya, narasi seperti itu hanya akan memperkeruh konflik internal yang masih menjadi perdebatan.
“Masyarakat berharap para pemimpin organisasi guru menunjukkan sikap kenegarawanan, keteladanan, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan secara elegan,” tegas Zulkarnain. Ia menambahkan bahwa ancaman sweeping dan tudingan bernada merendahkan tidak mencerminkan karakter organisasi pendidikan.
Riza Pahlevi: Selesaikan dengan Dialog, Bukan Intimidasi
Menanggapi ancaman tersebut, Ketua PGRI Sumsel Drs. Riza Pahlevi menegaskan bahwa perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan dialog yang beradab. Ia menilai ancaman sweeping bukanlah tradisi yang dikenal dalam organisasi profesi guru.
“Guru mengajarkan dialog, bukan intimidasi. Guru mengedepankan musyawarah, bukan konfrontasi. Karena itu saya mengajak seluruh pihak untuk menjaga marwah organisasi dan tidak memperkeruh suasana dengan narasi yang dapat memecah belah anggota,” ujar Riza, Jumat (5/6/2026).
Riza juga mengingatkan bahwa setiap persoalan yang muncul terkait kepengurusan PGRI memiliki jalur penyelesaian yang jelas. “Jika masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum, biarkan mekanisme hukum yang berbicara. Organisasi ini tidak boleh dibawa ke arah konflik yang justru merugikan para guru sebagai anggota,” tegasnya.
Seruan Rekonsiliasi di Tengah Polemik
Di tengah polemik yang terus berkembang, Zulkarnain kembali menyerukan agar seluruh elemen PGRI mengedepankan rekonsiliasi dan komunikasi yang sehat. Menurutnya, PGRI membutuhkan dialog yang bermartabat, bukan ancaman.
“Yang harus menjadi fokus kita adalah memperjuangkan kepentingan guru dan dunia pendidikan, bukan mempertajam konflik internal,” pungkasnya.
