PALEMBANG — Rapat koordinasi antara DPRD Sumsel, MPR RI, dan Kemendagri di Hotel Aston Palembang, Selasa (19/5/2026), menghasilkan titik temu: obligasi daerah bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Data dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyebut hampir separuh pemerintah daerah di Indonesia kesulitan membiayai program pembangunan karena berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD).
Apa Itu Obligasi Daerah dan Mengapa Mendesak?
Obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan pemda untuk membiayai proyek-proyek strategis seperti jalan, irigasi, atau pasar rakyat. Berbeda dengan pinjaman perbankan, instrumen ini menawarkan fleksibilitas pembayaran pokok yang bisa dilakukan saat jatuh tempo dan mampu membiayai beberapa proyek sekaligus dalam satu penerbitan.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A Fatoni, memaparkan bahwa dari 514 kabupaten/kota dan 38 provinsi, sebanyak 467 daerah memiliki kapasitas fiskal lemah. “Kami membutuhkan creative financing. Obligasi daerah bisa menjadi jawaban jika regulasinya kuat,” ujarnya dalam forum tersebut.
Regulasi Ditargetkan Rampung Agustus 2026
Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mengungkapkan bahwa naskah akademik regulasi obligasi daerah saat ini tengah disusun. Targetnya, dokumen tersebut selesai pada Agustus 2026 dan langsung diserahkan ke pemerintah pusat untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
“Kami berharap regulasi ini bisa menjadi solusi nyata bagi daerah dalam mencari sumber pembiayaan baru demi menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Mekeng.
Respons Ketua DPRD Sumsel: Jangan Hanya Andalkan Pusat
Andie Dinialdie menyambut positif langkah MPR RI dan Kemendagri. Menurut politikus Golkar asal Sumsel itu, daerah selama ini terlalu bergantung pada dana transfer pusat yang fluktuatif. Akibatnya, proyek infrastruktur sering molor atau bahkan dihentikan di tengah jalan.
“Kami menyambut baik instrumen obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar dana transfer pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Andie.
Bagaimana Dampaknya bagi Warga Sumsel?
Jika regulasi ini disahkan, Pemprov Sumsel bisa menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek-proyek prioritas seperti perbaikan jalan lintas Sumatera, pembangunan irigasi pertanian di Ogan Komering Ilir, atau pengembangan kawasan wisata di Pagar Alam. Seluruh proyek itu selama ini kerap terhambat karena keterbatasan APBD.
Namun, skema ini juga punya risiko. Penerbitan obligasi berarti pemda harus memiliki kemampuan membayar bunga dan pokok utang tepat waktu. Jika tidak dikelola hati-hati, justru bisa membebani anggaran di masa depan.
Sarasehan Kebangsaan Nasional ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah, termasuk Sumatera Selatan, agar pembangunan tidak lagi tersendat oleh persoalan fiskal.
