PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang memaparkan data pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan di hadapan rombongan Komisi II DPR RI yang tengah melakukan kunjungan kerja reses di Auditorium Grha Bina Praja, Palembang, Rabu (22/1/2026). Dalam presentasinya, ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumsel secara year on year (yoy) mencapai 5,35 persen pada 2025, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di daerah,” ujar Cik Ujang dalam sambutannya.
Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terus Menurun
Cik Ujang merinci sejumlah indikator sosial yang membaik. Persentase penduduk miskin pada 2025 turun menjadi 9,85 persen, dari sebelumnya 10,97 persen pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 3,86 persen menjadi 3,59 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumsel naik menjadi 74,76, dibandingkan 73,84 pada tahun sebelumnya.
Dari sisi lapangan usaha, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen pada 2025. Sektor pertambangan tetap menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian dengan kontribusi 23,99 persen.
Sektor Akomodasi Tumbuh 12,32 Persen di Awal 2026
Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Sumsel kembali tumbuh 5,34 persen (yoy). Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali menjadi primadona dengan pertumbuhan 12,32 persen. Menurut Cik Ujang, posisi geografis Sumsel yang strategis dan infrastruktur yang semakin baik menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera.
Masalah Tata Ruang dan Konflik Agraria Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Meski capaian ekonomi positif, Cik Ujang mengakui masih ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan. Di antaranya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peningkatan kualitas data spasial yang terintegrasi, penyelesaian konflik agraria lintas sektor, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pemprov Sumsel pun berharap dukungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui penyempurnaan regulasi. Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Dr. Dede Yusuf, didampingi sejumlah anggota Komisi II dari berbagai fraksi, termasuk Rycko Menoza (Golkar), Azis Subekti (Gerindra), dan Aus Hidayat Nur (PKS).
