KAYUAGUNG — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan praktik pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang baru dilakukan saat warga sudah membutuhkan layanan rawat inap. Arahan ini disampaikan dalam forum optimalisasi pelaksanaan JKN di lingkungan Pemkab OKI beberapa waktu lalu.
Menurut Muchendi, akses kepesertaan JKN harus dipermudah sejak awal agar masyarakat tidak terbebani proses administrasi yang rumit saat darurat kesehatan. Ia menekankan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi pemerintah daerah.
“Jangan sampai masyarakat baru didaftarkan ketika sudah sakit atau saat akan melahirkan. Semua penduduk OKI harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan,” ujar Muchendi dalam arahannya.
Pemkab OKI Siap Dukung BPJS Kesehatan Perluas Cakupan
Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah BPJS Kesehatan Cabang Palembang dalam memperluas cakupan kepesertaan di Kabupaten OKI. Muchendi meminta setiap kendala di lapangan—baik terkait data, akses layanan, maupun kesulitan warga saat pendaftaran—segera dilaporkan ke pemerintah daerah.
“Kalau ada hambatan di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Kita ingin persoalan cepat diselesaikan supaya masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Peran Agen PESIAR untuk Jangkau Wilayah Terpencil
BPJS Kesehatan bersama Pemkab OKI mengoptimalkan layanan Agen PESIAR (Petugas SIstem Administrasi Registrasi) untuk menjangkau warga di pelosok. Layanan ini diharapkan memudahkan pendaftaran dan edukasi kepesertaan JKN, terutama di wilayah yang jauh dari pusat kota Kayuagung.
Muchendi menambahkan, komitmen ini merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mencegah warga mengalami kesulitan biaya saat membutuhkan pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah akan konsisten mendukung program JKN tanpa pembatasan kondisi tertentu.
