PALEMBANG — Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang memimpin langsung peluncuran Ekosistem Rantai Pasok GSMP–MBG yang dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel. Agenda ini dihadiri Deputi I Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Staf Khusus Kemenkop Ambar Pertiwiningrum, Kepala KPwBI Sumsel Bambang Pramono, Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Sumsel.
Transformasi GSMP menjadi ekosistem rantai pasok ini merupakan respons atas sejumlah tantangan struktural. Mulai dari keterbatasan anggaran, dampak perubahan iklim, alih fungsi lahan, gangguan distribusi, hingga fluktuasi harga pangan yang masih membayangi kelompok masyarakat rentan.
Menghubungkan Petani Langsung ke Dapur MBG
Kepala Kanwil DJPb Sumsel Rahmadi Murwanto menjelaskan, ekosistem ini dibangun untuk menyambungkan rantai pangan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan. Hasil produksi petani, peternak, nelayan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), BUMDes, dan UMKM akan langsung terhubung dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG.
Skema ini diperkuat melalui sinergi fiskal, percepatan belanja daerah, serta pembiayaan produktif seperti KUR, dana TJSL, dan matching fund BUMN/BUMD. Targetnya jelas: menciptakan sirkular ekonomi daerah yang menyejahterakan masyarakat.
Inflasi Sumsel Konsisten di Bawah Nasional
Kepala KPwBI Sumsel Bambang Pramono memaparkan, perekonomian dan inflasi Sumsel tetap solid di tengah ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga, industri pengolahan, hingga hilirisasi komoditas unggulan menjadi penopang utama.
"Inflasi Sumsel konsisten berada di bawah tingkat nasional. Capaian positif ini tak lepas dari suksesnya implementasi GSMP yang terus didukung Bank Indonesia sejak 2021," jelas Bambang dalam sambutannya.
Indeks Ketahanan Pangan Sumsel Peringkat Empat Nasional
Wagub Cik Ujang menyampaikan, pembangunan sektor pangan di Sumatera Selatan menunjukkan tren positif. Indeks Ketahanan Pangan menempatkan Sumsel di peringkat keempat nasional, dengan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang membaik serta angka stunting dan kemiskinan yang menurun.
Untuk memperkuat tata kelola program, dicanangkan pula Forum Kolaborasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Wadah ini menjadi ruang koordinasi antarinstansi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, serta pesantren sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Pesantren Jadi Sumber Produksi Pangan Baru
Pada kesempatan yang sama, turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama pengembangan ekosistem dalam skema government-to-government (G2G) dan business-to-business (B2B). Bantuan sarana produksi juga diserahkan kepada sejumlah pondok pesantren, termasuk greenhouse untuk Pondok Pesantren Nurul Hidayah serta revitalisasi greenhouse untuk tiga pesantren lainnya.
Bantuan sumur bor diberikan kepada Kelompok Tani Sri Rezeki di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ditutup dengan peninjauan lokasi tanam bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Melalui ekosistem ini, Pemprov Sumsel, Bank Indonesia, dan DJPb berkomitmen membangun sistem pangan daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
