Pemerintah Kota Palembang menggelar lomba posyandu dan kader kesehatan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Sabtu. Ajang ini tidak sekadar memperebutkan gelar juara, melainkan menjadi tolok ukur efektivitas inovasi dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di tingkat kelurahan. Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, menegaskan posyandu merupakan ujung tombak layanan promotif dan preventif yang paling dekat dengan permukiman warga.
PALEMBANG — Penilaian lomba posyandu dan kader kesehatan berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 resmi berlangsung di Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Sabtu. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Palembang membuka langsung proses verifikasi yang menyasar tertib administrasi hingga kualitas pelayanan kesehatan dasar tersebut.
Ketua TP PKK Kota Palembang, Dewi Sastrani, menyebut ajang ini menjadi sarana strategis untuk mengukur sejauh mana efektivitas inovasi yang dijalankan kader di lapangan. Menurutnya, posyandu yang aktif menjadi pondasi utama dalam memantau tumbuh kembang balita, kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, hingga edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
Kader Jadi Penghubung Warga dan Fasilitas Kesehatan
Dewi memberikan apresiasi tinggi kepada para kader yang bekerja di garda terdepan. Ia menilai peran mereka vital sebagai penghubung antara permukiman warga dengan fasilitas kesehatan resmi, sering kali mengesampingkan kepentingan pribadi demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan terbaik.
"Posyandu merupakan ujung tombak pelayanan promotif dan preventif yang paling dekat dengan permukiman warga," kata Dewi Sastrani di Palembang, Sabtu.
Posyandu Didorong Jadi Pusat Pemberdayaan Masyarakat
Melalui penilaian ini, pemerintah kota bersama TP PKK Palembang menegaskan komitmennya memproyeksikan posyandu tidak hanya sebagai pusat pemeriksaan kesehatan. Ke depan, lembaga ini diharapkan berkembang menjadi pusat pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi.
Integrasi tersebut dibangun melalui sinergi antara pemerintah, kader, tenaga kesehatan, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan. Dengan begitu, layanan kesehatan dasar tidak berhenti pada pemeriksaan rutin, tetapi menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial warga di lingkungan masing-masing.
