PALI — Sekretaris Daerah Kabupaten PALI Kartika Yanti menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok tahun depan. Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri secara daring, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat meminta seluruh daerah fokus pada empat aspek utama: ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan penguatan komunikasi publik. Pemkab PALI pun diminta memperkuat sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memantau harga di lapangan.
Empat Pilar Pengendalian Inflasi yang Harus Dijaga
Kartika Yanti menyebut pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu dinas. Ia mendorong koordinasi terpadu antara dinas perdagangan, pertanian, dan Satgas Pangan daerah.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terpadu melalui pengawasan distribusi, pemantauan harga di lapangan, dan koordinasi lintas OPD agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil,” ujar Kartika Yanti dalam keterangan resmi yang diterima redaksi.
Langkah konkret yang akan diambil antara lain memperkuat data stok pangan, menggelar operasi pasar jika harga melonjak, serta menjalin komunikasi dengan distributor dan pedagang pasar tradisional di wilayah PALI.
Buku Panduan Antikorupsi untuk ASN dan Pelajar
Selain inflasi, agenda utama rapat tersebut adalah peluncuran buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Buku ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam membangun budaya integritas sejak dini, baik di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) maupun di sekolah-sekolah.
Kartika Yanti menambahkan bahwa pendidikan antikorupsi menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih. “Melalui launching buku panduan ini, kami berharap nilai-nilai antikorupsi dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik dalam pembinaan ASN maupun di lingkungan pendidikan, sehingga tercipta budaya kerja yang berintegritas,” katanya.
Pemkab PALI berencana mengintegrasikan materi antikorupsi ke dalam program pembinaan ASN dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sosialisasi ke seluruh kecamatan juga akan digencarkan sepanjang tahun 2026.
Rapat Dihadiri Sejumlah Pejabat Daerah
Rapat yang dipusatkan di ruang rapat Pemkab PALI itu dihadiri langsung oleh Sekda Kartika Yanti, didampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kamriadi, Plt. Asisten II Ristanto Wahyudi, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Mereka menerima arahan teknis dari Kemendagri mengenai langkah antisipasi lonjakan harga menjelang tahun politik daerah.
Pemerintah pusat mengingatkan bahwa inflasi daerah kerap dipicu oleh faktor musiman dan distribusi yang tersendat. Oleh karena itu, pemantauan harga di tingkat pasar tradisional dan gudang penyangga pangan harus diperketat mulai sekarang.
