SUMATERA SELATAN — Moeldoko menyatakan penggunaan mobil listrik berkontribusi menekan beban keuangan pemerintah melalui pengurangan subsidi BPJS dan BBM. Klaim disampaikan di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), dengan alasan udara lebih bersih membuat masyarakat lebih sehat. Besaran dampaknya belum didukung data resmi.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus mantan Panglima TNI, Moeldoko, mengaitkan adopsi kendaraan listrik dengan penghematan anggaran negara. Pernyataan disampaikan dalam sebuah acara di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (29/10), dengan fokus pada manfaat lingkungan dan fiskal.
Udara Bersih Dinilai Tekan Biaya Kesehatan
Moeldoko menempatkan kualitas udara sebagai pintu masuk argumennya. Menurutnya, lingkungan yang lebih bersih membuat masyarakat lebih sehat, sehingga kebutuhan terhadap layanan kesehatan berkurang.
"Di balik itu, ternyata, dengan masyarakat yang sehat, membuat kebutuhan BPJS berkurang. Sehingga, kocek pemerintah untuk memberikan subsidi BPJS jadi berkurang," tuturnya.
Dia juga menyoroti aspek lintas generasi. Penggunaan EV disebut sebagai kontribusi membangun lingkungan yang bersih agar anak-cucu bisa menghirup udara segar.
"Siapapun dari kita yang menggunakan EV punya kontribusi membangun environment yang bersih. Lingkungan kita menjadi clean, sehingga kita mewariskan anak-cucu kita untuk bisa menghirup udara segar," ujar Moeldoko.
Subsidi BBM Jadi Sasaran Berikutnya
Selain kesehatan, Moeldoko mengklaim kendaraan listrik membantu pemerintah menekan beban subsidi bahan bakar minyak. Setiap pengguna EV dianggap berkontribusi langsung mengurangi subsidi BBM.
"Berikutnya, secara langsung, siapapun yang menggunakan EV berkontribusi mengurangi beban subsidi BBM dari pemerintah," kata dia.
Dua klaim itu menempatkan EV bukan sekadar alat transportasi ramah lingkungan, melainkan instrumen fiskal. Logikanya: konsumsi BBM turun, subsidi berkurang, anggaran negara lebih longgar.
Klaim Manfaat Masih Perlu Pembuktian Data
Pengurangan beban subsidi BPJS dan BBM sejauh ini baru sebatas klaim manfaat versi Moeldoko. Belum ada angka konkret soal berapa rupiah penghematan yang bisa diraih pemerintah dari peralihan ke kendaraan listrik.
Besaran dampak penggunaan EV terhadap kesehatan masyarakat dan anggaran negara tetap perlu dibuktikan melalui data. Tanpa itu, argumen penghematan subsidi masih bersifat asumsi.
Di sisi lain, insentif kendaraan listrik di Indonesia sendiri menelan biaya fiskal, mulai dari pembebasan pajak hingga subsidi produksi. Neraca akhir antara penghematan dan belanja insentif belum pernah dipublikasikan secara rinci.
Pernyataan Moeldoko memberi arah diskusi: kendaraan listrik diposisikan sebagai investasi kesehatan publik dan efisiensi anggaran, bukan hanya urusan emisi. Pembuktiannya menunggu data resmi dari pemerintah dan lembaga terkait.
