PALEMBANG — Peninjauan tujuh titik rawan genangan itu merupakan lanjutan dari pemantauan yang sudah dilakukan Pemkot Palembang di sejumlah lokasi sebelumnya. Dari hasil penyisiran, sebagian besar titik berada di ruas jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Kondisi itu membuat penanganan genangan tidak bisa sepenuhnya dikerjakan Pemkot Palembang. Diperlukan koordinasi lintas instansi agar setiap titik ditangani sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Mengapa Sebagian Besar Titik Berada di Jalan Nasional
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang, Isnaini Madani, menyatakan bahwa mayoritas lokasi rawan genangan memang berada di jalan nasional. Status jalan tersebut menempatkan penanganannya di tangan Balai Besar Jalan, bukan pemerintah kota.
"Rata-rata memang banyak wilayah jalan nasional dan itu wewenang Balai Besar Jalan," ujar Isnaini.
Karena itu, Pemkot Palembang menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Tanpa pembagian tugas yang jelas, penanganan genangan berisiko tertunda meski musim hujan sudah berjalan.
Cross Drain Jadi Andalan, tapi Anggaran Belum Ada
Salah satu upaya yang direncanakan adalah pembangunan cross drain atau drainase silang. Infrastruktur itu berfungsi memperlancar aliran air sehingga potensi genangan di ruas jalan strategis bisa ditekan.
Namun, Isnaini menyebut keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Rencana penanganan infrastruktur di sejumlah lokasi belum dapat direalisasikan pada tahun ini, termasuk pembangunan drainase silang.
Pemkot Palembang berharap penanganan tersebut bisa dilaksanakan pada 2026. Harapan itu bergantung pada ketersediaan anggaran serta kesepakatan kewenangan dengan pemerintah pusat.
Apa Dampaknya bagi Warga Saat Musim Hujan
Tujuh titik yang disisir berada di ruas jalan strategis yang setiap hari dilalui warga. Genangan di lokasi-lokasi itu berpotensi mengganggu arus lalu lintas, memperlambat perjalanan, dan menimbulkan risiko bagi pengendara saat hujan deras.
Pemkot Palembang menyatakan akan terus memperkuat upaya antisipasi banjir di tengah musim hujan. Selain mengevaluasi drainase, pemerintah kota mendorong percepatan penanganan infrastruktur di titik-titik yang dinilai paling rawan.
Langkah berikutnya bergantung pada hasil koordinasi dengan BBPJN dan ketersediaan anggaran. Tanpa keduanya, cross drain di tujuh titik rawan genangan baru bisa dikerjakan paling cepat tahun depan.
