PALEMBANG — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Selatan memulai tahapan evaluasi perencanaan dan penganggaran (Evran) Tahun 2026 bersama Pemerintah Kota Palembang. Entry meeting digelar di rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu (19/8/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Ratu Dewa beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kegiatan ini menjadi pintu masuk bagi tim auditor untuk menilai kualitas dokumen perencanaan dan APBD yang akan berjalan. Kepala Perwakilan BPKP Sumsel Supriyadi memimpin langsung tim dalam pertemuan tersebut.
Lima Sektor Prioritas yang Dievaluasi
Supriyadi memaparkan bahwa Evran Tahun 2026 difokuskan pada lima sektor yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Kelima sektor tersebut adalah pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan ketahanan pangan.
Evaluasi tidak sekadar memeriksa angka-angka di atas kertas. BPKP akan menguji konsistensi antara dokumen perencanaan dengan APBD, serta memastikan program daerah benar-benar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Sasaran Akhir: Efisiensi Belanja Daerah
Dari proses ini, BPKP diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi Pemkot Palembang. Tujuannya jelas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah agar setiap program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyambut baik langkah ini. Ia menilai kehadiran tim BPKP menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
"Menurut kami, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan agar semakin baik, tertib regulasi, dan selaras dengan kebijakan yang berlaku," ujar Ratu Dewa.
Komitmen Pemkot Palembang dalam Evaluasi
Ratu Dewa menegaskan seluruh jajaran perangkat daerah siap mengikuti arahan dan mendukung proses evaluasi secara maksimal. Salah satu bentuk dukungan itu adalah penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan tim auditor selama proses berlangsung.
Melalui diskusi dan pendalaman dalam Evran ini, ia berharap program-program yang direncanakan ke depan semakin terarah. Seluruhnya juga harus berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sinergi antara BPKP dan Pemkot Palembang diharapkan kian kuat setelah entry meeting ini. Perencanaan dan penganggaran yang transparan serta akuntabel menjadi fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
