SUMATERA SELATAN — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bersama Kementerian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat keamanan pangan di sekitar 6.700 desa wisata di Indonesia. Kerja sama ini menyasar UMKM pangan lokal agar produk kuliner desa wisata memenuhi standar keamanan tanpa kehilangan ciri khasnya. Penandatanganan berlangsung dalam kegiatan GERMAS SAPA di Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).
Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dan Menteri Pariwisata RI Widiyanti Putri Wardhana menandatangani MoU dalam pertemuan bertema "Bersinergi untuk Pangan Aman, Berinovasi untuk Masa Depan" di Gedung Merah Putih BPOM RI, Jakarta Pusat. Agenda ini menghubungkan perlindungan konsumen dengan pengembangan pariwisata yang memberi manfaat ekonomi bagi warga desa.
Bagi Taruna, kehadiran BPOM di desa wisata bukan sekadar memastikan pangan lolos persyaratan keamanan. Lembaga itu perlu mendampingi pelaku usaha memahami ketentuan dan memperluas pasar produk mereka.
Mengapa Keamanan Pangan Menentukan Kepercayaan Wisatawan
Wisatawan tidak hanya menikmati panorama dan budaya. Mereka mencicipi makanan khas, membeli produk rumahan, dan membawa pulang oleh-oleh. Di titik inilah keamanan pangan menentukan kualitas pengalaman wisata sekaligus reputasi destinasi.
Taruna menyoroti anggapan sebagian masyarakat yang masih melihat BPOM identik dengan pemeriksaan dan penindakan. Pandangan itu, menurutnya, perlu diubah agar pelaku usaha tidak ragu berkonsultasi dan memperoleh pendampingan.
"Penindakan tetap diperlukan terhadap pelanggaran yang membahayakan masyarakat. Namun, edukasi dan pembinaan juga harus diperkuat agar pelaku usaha mampu mencegah persoalan keamanan pangan sejak awal," kata Taruna Ikrar.
Pendekatan itu relevan bagi UMKM pangan di desa wisata. Mereka butuh dukungan memperbaiki praktik produksi, menjaga kebersihan, dan memenuhi persyaratan keamanan pangan tanpa kehilangan keunikan produk lokal yang jadi daya tarik wisata.
Jangkauan Program Desa Pangan Aman hingga 2025
BPOM telah menjalankan program Desa Pangan Aman sejak 2017. Pada 2025, program itu menjangkau 6.322 desa dan kelurahan dengan dukungan 31.541 kader keamanan pangan desa.
Sekitar 160 ribu anggota komunitas disebut telah memperoleh bimbingan teknis keamanan pangan. Lewat program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BPOM juga menjangkau sekitar 527 pasar dan memberi pembinaan teknis kepada 7.031 petugas pasar.
Jaringan pembinaan itu menjadi modal memperluas edukasi keamanan pangan ke desa wisata. Tantangan berikutnya adalah memastikan kerja sama benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan, bukan sekadar penandatanganan dokumen.
Apa yang Perlu Diukur dari Kolaborasi Ini
Taruna menekankan pentingnya indikator bersama dan evaluasi untuk mengukur dampak kolaborasi. Keberhasilan tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari peningkatan pemahaman pelaku usaha, kualitas produk, perlindungan konsumen, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan kolaborasi dengan BPOM diarahkan untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di destinasi wisata. Sasaran lainnya adalah memberdayakan UMKM pangan lokal serta mengembangkan desa wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
Taruna juga mengaitkan kerja sama tersebut dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Asta Cita. Harapannya, sinergi lintas kementerian mampu memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian nasional.
Dampak bagi Traveler dan Pelaku Kuliner Desa
Bagi traveler yang merencanakan liburan ke desa wisata, pendampingan ini berpotensi meningkatkan standar kebersihan dan keamanan produk kuliner yang dijual di destinasi. Pembinaan menyasar praktik produksi, sanitasi, hingga pemenuhan ketentuan pangan.
Bagi pelaku UMKM, keamanan pangan menjadi modal membangun kepercayaan dan memperluas pasar. Produk yang lolos standar berpeluang masuk ke jaringan pasar yang lebih luas, termasuk oleh-oleh khas daerah.
Pekerjaan sesungguhnya kini berada pada implementasi. Kolaborasi BPOM dan Kementerian Pariwisata perlu diterjemahkan menjadi pendampingan nyata agar pelaku usaha semakin berdaya, konsumen terlindungi, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan kuliner daerahnya.
