SUMATERA SELATAN — Skema yang digunakan adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program andalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui FLPP, pemerintah memberikan subsidi selisih bunga sehingga cicilan rumah tetap terjangkau bagi MBR. Hingga semester pertama 2026, BTN dan BSN menjadi motor utama penyaluran dana tersebut.
Skema FLPP: Bunga Rendah, Cicilan Tetap
FLPP memungkinkan MBR memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga tetap di kisaran 5 persen per tahun selama masa tenor. BTN, sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, mengelola mayoritas penyaluran dana ini. BSN, yang merupakan bank syariah di bawah holding BTN, melayani segmen masyarakat yang menginginkan skema pembiayaan berbasis syariah.
“Penyaluran 67.518 unit ini menunjukkan komitmen kami dalam mendukung program sejuta rumah. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan kuota FLPP terserap optimal,” ujar Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam keterangan resmi, Selasa (15/4).
Dampak Langsung ke Masyarakat: Rumah Layak di Tengah Tekanan Harga
Setiap unit rumah subsidi yang dibiayai memiliki harga jual maksimal Rp 200 juta, sesuai aturan pemerintah. Dengan cicilan yang flat, MBR tidak perlu khawatir kenaikan bunga acuan Bank Indonesia. Salah satu penerima manfaat, Andi (34), warga Bekasi, mengaku baru bisa memiliki rumah setelah mengakses KPR FLPP di BTN. “Cicilannya Rp 1,8 juta per bulan, lebih ringan dari ongkos kontrakan yang terus naik,” katanya.
Program ini juga mendorong pertumbuhan sektor properti di daerah. Pengembang kecil dan menengah yang membangun rumah subsidi mendapatkan kepastian pasar karena pembeli sudah memiliki akses pembiayaan.
Target dan Tantangan ke Depan
BTN menargetkan penyaluran FLPP bisa mencapai 100.000 unit pada akhir 2026. Tantangan terbesar adalah keterbatasan kuota dana FLPP dari APBN serta ketersediaan lahan di perkotaan yang harganya terus merangkak naik. Direksi BTN mendorong pemerintah untuk menambah alokasi FLPP pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami optimistis, dengan kolaborasi bersama pengembang dan pemerintah, backlog kepemilikan rumah yang masih di angka 12,7 juta unit bisa ditekan secara signifikan,” pungkas Nixon.
