PALEMBANG — Rencana penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027 memaksa Pemprov Sumatera Selatan merombak total strategi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan bahwa pemangkasan ini akan langsung menggerus kapasitas APBD sehingga proyek infrastruktur baru yang tidak prioritas terpaksa ditunda.
"Kalau pendapatan kurang, bagaimana kita mengeksekusi perencanaan RPJMD? Tapi kita tidak boleh mengeluh. Nanti kita optimalkan pada pemeliharaan infrastruktur, jangan dulu berencana membangun yang memang tidak diperlukan," ujar Deru di Palembang, Jumat (3/7/2026).
Anggaran Rp 1,8 Triliun Hilang dalam Setahun
Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra membeberkan data bahwa tekanan terhadap keuangan daerah sudah terasa sejak tahun sebelumnya. Pada 2026, TKD yang diterima Pemprov Sumsel turun drastis dari Rp 5 triliun menjadi sekitar Rp 3 triliun—artinya ada Rp 1,8 triliun yang hilang dari kas daerah hanya dalam satu tahun anggaran.
"Kita belum tahu proyeksi untuk 2027. Kami berharap ada kebijakan atau kabar baik untuk pemda," kata Edward.
Untuk mengimbangi defisit, Pemprov Sumsel akan menggenjot optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber alternatif. Namun, Edward mengakui bahwa daya ungkit PAD tidak akan mampu menutup celah sebesar pemotongan TKD dalam waktu singkat.
Efisiensi Berantai: Perjalanan Dinas hingga Operasional Kantor Dipangkas Lagi
Berkaca dari pola efisiensi tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sumsel akan kembali memangkas belanja kegiatan pendukung pada 2027. Pos anggaran perjalanan dinas, operasional kantor, dan kegiatan seremonial menjadi sasaran rasionalisasi berikutnya.
"2025 kita sudah efisiensi, 2026 juga sudah. 2027 baseline-nya adalah 2026 ini. Kalau pendapatan kurang, kita akan coba rasionalisasi lagi," jelas Edward.
Meski anggaran diketatkan, Edward menegaskan bahwa pelayanan publik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu. Visi dan misi kepala daerah, kata dia, akan terus dikawal meski dalam keterbatasan fiskal.
Pemprov Tunggu Aturan Teknis dari Kemenkeu
Hingga saat ini, Pemprov Sumsel masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur besaran pasti pemangkasan TKD 2027. Gubernur Herman Deru mengaku akan mendiskusikan langkah strategis bersama Sekda Sumsel untuk mencari jalan keluar sebelum kebijakan pusat resmi diterapkan.
"Kita masih diskusikan dahulu, apa sih jalan keluarnya. Nanti akan dibahas bersama Pak Sekda dulu," ungkap Deru.
Penyesuaian postur APBD 2027 diperkirakan akan mulai diformulasikan setelah PMK terbit, dengan skenario terburuk berupa pemangkasan lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya.
