SUMATERA SELATAN — Presiden Prabowo Subianto menargetkan restrukturisasi besar-besaran BUMN rampung tahun ini. Dari total 1.077 perusahaan pelat merah yang ada saat ini, jumlahnya akan ditekan hingga hanya tersisa 250 entitas.
"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," kata Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Jakarta, Minggu (28/6/2026).
Biaya Gaji Direksi dan Komisaris yang Membengkak
Salah satu alasan utama pemangkasan ini adalah beban overhead yang sangat besar. Prabowo mengungkapkan, dari total BUMN yang ada, terdapat 750 direktur utama, 750 direksi, dan 750 komisaris. Masing-masing jabatan itu memiliki penggajian berlapis.
"750 Dirut, 750 Direksi kali 4 atau kali 5, 750 Komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," tegasnya.
Dengan pemangkasan ini, negara diperkirakan mampu menghemat belanja operasional hingga lebih dari Rp 10 triliun per tahun, yang selama ini tersedot untuk gaji dan tunjangan para pejabat BUMN yang tidak produktif.
Danantara Konsolidasi 300 BUMN, Target Efisiensi Makin Nyata
Proses konsolidasi sudah dimulai melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Chief Executive Officer BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, melaporkan kepada Presiden bahwa dari 1.077 entitas, sebanyak 258 perusahaan berhasil dikonsolidasikan. Target berikutnya adalah 300 entitas dalam waktu dekat.
"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam unggahan resmi akun Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu (21/6/2026).
Prabowo mengklaim, sejak Danantara berdiri, sejumlah BUMN besar seperti Pertamina, PLN, dan Telkom mulai mencatatkan laba. Sebelumnya, banyak perusahaan pelat merah yang justru merugi dan hanya menjadi beban APBN.
Dampak Langsung bagi Masyarakat
Pemangkasan jumlah BUMN bukan sekadar efisiensi administrasi. Pemerintah menargetkan agar perusahaan yang tersisa benar-benar bekerja untuk kemaslahatan bangsa. Misalnya, PLN diharapkan semakin masif dalam elektrifikasi desa terpencil, BRI fokus pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah, dan Pertamina menjaga stabilitas harga energi.
"Perusahaan harus untung, tapi keuntungan itu harus kembali ke rakyat. Bukan untuk gaji direksi yang berlipat-lipat," kata Prabowo.
Dengan target 250 BUMN yang lebih ramping, pemerintah optimistis tata kelola perusahaan negara akan lebih transparan dan akuntabel. Langkah ini juga diyakini mampu mengurangi intervensi politik dan praktik korupsi yang selama ini membelenggu BUMN.
Ke depan, seluruh BUMN yang tersisa akan diwajibkan memiliki peta jalan bisnis yang jelas serta target laba tahunan yang terukur, sejalan dengan prinsip good corporate governance.
