Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan seluruh kepala sekolah menengah atas dan kejuruan untuk menghentikan praktik titip-menitip siswa pada tahun ajaran baru. Langkah ini diambil guna menjamin transparansi proses penerimaan peserta didik baru yang kerap menjadi sorotan di sekolah-sekolah unggulan.
PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan menjelang tahun ajaran baru guna mengantisipasi praktik titip-menitip siswa di sekolah-sekolah favorit. Instruksi tegas ini ditujukan kepada seluruh kepala sekolah, terutama pada jenjang SMA dan SMK unggulan yang memiliki minat pendaftar sangat tinggi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa harus berjalan sesuai koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Upaya ini bertujuan menciptakan iklim pendidikan yang adil bagi seluruh calon peserta didik di Bumi Sriwijaya tanpa adanya intervensi pihak luar.
“Tentu, penerimaan siswa harus sesuai aturan. Kita ingin penerimaan siswa berjalan transparan dan sesuai aturan yang sudah ada,” ujar Edward Candra saat memberikan keterangan pers di Palembang, Jumat (1/5/2026).
Pengawasan Ketat PPDB di Sekolah Unggulan
Edward mengingatkan agar praktik non-prosedural dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak lagi terjadi. Menurutnya, integritas proses seleksi merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan daerah. Jika proses masuknya saja sudah tidak jujur, hal itu dikhawatirkan berdampak pada mentalitas generasi muda ke depan.
Larangan ini tidak hanya berlaku bagi pihak internal sekolah atau tenaga kependidikan saja. Edward menekankan bahwa masyarakat, khususnya para orang tua siswa, harus memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur resmi tanpa mencari celah melalui jalur belakang atau memanfaatkan pengaruh pihak tertentu.
“Penerimaan yang tidak sesuai aturan seperti praktik titip masuk sekolah harus dihindari. Tidak hanya oleh pihak dari sekolah, tapi juga dari masyarakat,” katanya menambahkan. Ia berharap semua pihak menghormati sistem zonasi, prestasi, maupun jalur afirmasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Rotasi 13 Kepala Sekolah untuk Penyegaran Organisasi
Penegasan mengenai transparansi PPDB ini disampaikan bersamaan dengan momentum rotasi jabatan pimpinan sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi. Sebanyak 13 kepala sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB resmi dilantik pada Kamis (30/4/2026) untuk mengisi sejumlah posisi strategis di berbagai daerah di Sumatera Selatan.
Kebijakan mutasi dan rotasi ini mencakup pengisian jabatan yang kosong akibat adanya kepala sekolah yang memasuki masa pensiun. Selain itu, pelantikan ini bertujuan untuk mendefinitifkan pejabat yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas (Plt) serta sebagai langkah penyegaran organisasi agar kinerja sekolah tetap optimal.
“Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan semangat baru serta meningkatkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan amanah jabatan,” ungkap Edward. Pergantian pimpinan ini diharapkan menjadi momentum bagi sekolah untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan dan transparansi administrasi.
Target Kinerja dan Visi Pendidikan Sumatera Selatan
Selain fokus pada masalah penerimaan siswa, para kepala sekolah yang baru dilantik dituntut menunjukkan performa kerja yang nyata. Edward menekankan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan harus mampu menghasilkan output yang berdampak positif bagi lingkungan sekolah dan masyarakat luas.
Setiap kebijakan yang diambil di tingkat sekolah harus selaras dengan percepatan visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan. Manajemen sekolah yang profesional dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) menjadi kunci utama dalam mencetak lulusan yang kompetitif di tingkat nasional.
Pemerintah Provinsi juga mengingatkan pentingnya pengelolaan manajemen sekolah yang baik guna mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Edward meminta seluruh elemen masyarakat ikut mengawal proses transisi jabatan ini dan memantau jalannya PPDB mendatang.
“Poses penerimaan siswa baru harus diawasi bersama,” pungkas Edward sebagai pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan agar tidak ada lagi celah bagi praktik titip-menitip yang merugikan hak siswa berprestasi.
