LUBUK LINGGAU — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai optimalisasi pendapatan tidak cukup hanya bersandar pada penerimaan pajak. Pemerintah daerah perlu menggali potensi ekonomi masyarakat untuk memperluas basis pendapatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Arahan itu ia sampaikan di hadapan peserta Sidang Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Febrita Lustia HD.
Dalam sidang peringatan HUT ke-25 Lubuk Linggau, Herman menekankan pengelolaan keuangan daerah harus mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah. Setiap daerah memiliki persoalan, potensi, dan tantangan yang tidak sama.
"Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda. Karena itu, kita perlu merasionalisasi dan melihat kembali bagaimana pendapatan maupun belanja daerah dikelola agar lebih efektif," ujarnya.
Herman menyoroti sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu penopang perekonomian daerah yang bisa diperkuat. Mengutip data Bank Indonesia Sumsel, ia menyebut ada sekitar 800 ribu UMKM di Sumatera Selatan yang berpotensi dikembangkan melalui pembinaan dan kemitraan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, perlu membangun hubungan saling menguntungkan dengan pelaku usaha. Dukungan pengembangan usaha harus berjalan beriringan dengan pembenahan pendataan dan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
"Banyak potensi yang bisa kita optimalkan, bukan hanya dari pajak. UMKM dapat kita jadikan mitra, kita berikan dukungan agar berkembang, kemudian kita perkuat pendataan dan kepatuhannya. Yang paling penting adalah sinkronisasi data karena data sangat menentukan ketika kita ingin mengoptimalkan pendapatan," katanya.
Selain UMKM, Herman meminta pemerintah daerah mencermati sumber penerimaan lain, termasuk pajak bahan bakar minyak, agar potensinya termanfaatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sinkronisasi data dinilainya menjadi kunci untuk memetakan potensi penerimaan dan menyusun langkah yang lebih tepat.
Dari sisi pengeluaran, Herman mengingatkan pemerintah daerah agar lebih selektif menentukan belanja. Setiap pengeluaran harus berdasar kebutuhan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Belanja yang tidak rasional berpotensi menekan kondisi keuangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun agar tetap berfungsi dan nyaman digunakan warga. Langkah itu perlu dijalankan sambil menunggu upaya pemerintah pusat dan DPR memperjuangkan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Kalau kita berbicara tentang keuangan, persoalannya tidak akan selesai-selesai. Namun, kita harus tetap bergerak. Kita harus mampu menjadi shock absorber yang bekerja secara aktif, menjaga stabilitas sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujarnya.
Herman juga meminta seluruh aparatur pemerintah tetap tangguh menghadapi berbagai persoalan. Birokrasi dinilainya harus menunjukkan kinerja nyata dan tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan berhenti bekerja.
Masyarakat, kata dia, menaruh harapan besar kepada pemerintah, mulai dari pelayanan publik hingga penanganan kondisi darurat. Ia mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumsel sebagai tantangan yang menuntut kerja cepat dan terkoordinasi.
"Yang dituntut dari kita adalah menjadi birokrat yang tangguh. Ketika kita mengeluh, masyarakat dan pimpinan yang mempercayai kita bisa memberikan rapor merah. Yang penting, kita terus berbuat dan menunjukkan hasil kerja, jangan mudah terbawa perasaan," tegasnya.
Rangkaian arahan itu menutup sidang paripurna peringatan seperempat abad Lubuk Linggau. Bagi pemerintah kota, tekanan fiskal yang dibarengi tuntutan pelayanan membuat efisiensi belanja dan pendataan potensi lokal menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.