PALEMBANG — Anggota DPRD Sumatera Selatan menyoroti lambannya penindakan terhadap pelaku karhutla di daerah itu. Ketua Komisi IV DPRD Sumsel M Yansuri menilai penegakan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan masih belum memberikan efek jera.
Politikus Partai Golkar itu menyatakan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, ketegasan aparat dalam memproses pelanggaran korporasi kerap kendur sehingga karhutla terus berulang setiap musim kemarau.
Efek Jera Dinilai Belum Terasa di Tingkat Korporasi
Yansuri menyebut sanksi hukum yang nyata menjadi kunci pencegahan. Ia menekankan perusahaan yang terbukti melanggar harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau diterapkan hukum itu, efek jeranya kelihatan. Penegakan hukum harus diberi sanksi, benar-benar dihukum," ujar Yansuri, Sabtu (3/10/2026).
Ia menambahkan, penegakan hukum yang konsisten diperlukan agar pelanggaran serupa tidak terus berulang di Sumsel. Menurutnya, proses hukum terhadap perusahaan pelanggar harus tetap berjalan meski melibatkan pihak dengan sumber daya besar.
"Kalau memang terbukti melanggar, harus diproses. Jangan sampai penegakan hukumnya kendur," katanya.
Banpres untuk Karhutla Tidak Bisa Dialihkan
Selain penegakan hukum, Yansuri menanggapi sorotan soal transparansi penggunaan Bantuan Presiden untuk penanganan karhutla di Sumsel. Ia menjelaskan dana Banpres memiliki peruntukan khusus sehingga tidak dapat dialihkan untuk kepentingan lain.
"Kalau itu di DPR kan cuma titipan saja. Tidak bisa diganggu (dialihkan) ke mana-mana, memang khusus untuk itu, Bantuan Presiden," kata Yansuri.
Menurutnya, penggunaan anggaran tetap harus sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, proses hukum harus ditegakkan secara profesional.
Transparansi Anggaran Jadi Sorotan
Yansuri menilai transparansi penggunaan anggaran penting untuk memastikan bantuan penanganan karhutla benar-benar digunakan sesuai tujuan. Ia menyebut pengawasan perlu dilakukan agar dana tidak disalahgunakan.
"Kalau ada pelanggaran, ya harus diproses sesuai aturan," ujarnya.
Desakan DPRD Sumsel muncul ketika karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah provinsi itu. Penegakan hukum terhadap korporasi dan transparansi anggaran penanganan menjadi dua isu utama yang disorot legislator.
