LAHAT — Berdasarkan data aplikasi Minerba One Map Indonesia, IUP Operasi Produksi PT Cakramas Gemilang Mandiri mencakup 413 hektare di Kecamatan Merapi Barat. Sementara PT Indah Jaya Abadi Pratama mengantongi konsesi 1.261 hektare yang meliputi Kecamatan Lahat dan Merapi Barat.
Kedua izin berakhir bersamaan pada 31 Januari 2027. Masa berlaku yang tersisa sekitar 14 bulan itu memunculkan pertanyaan soal siapa yang akan mengelola lahan tambang setelahnya.
Desakan Aktivis: Jangan Serahkan Lagi ke Korporasi Swasta
Aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, meminta pemerintah tidak memperpanjang atau membiarkan konsesi jatuh kembali ke tangan swasta. Menurut dia, selama ini kekayaan alam Lahat dikeruk tanpa dampak signifikan bagi kemakmuran warga sekitar tambang.
"Selama ini kita melihat bagaimana perut bumi Lahat dikeruk habis-habisan, tetapi kontribusinya bagi kemakmuran rakyat kerap kali jalan di tempat. IUP yang habis masa berlakunya pada awal 2027 nanti tidak boleh lagi serta-merta diberikan kepada korporasi swasta. Pemerintah Kabupaten Lahat harus berani mengambil alih pengelolaan ini," ujar Harda Belly, Kamis (12/11/2026).
Putra asli kelahiran Lahat ini menilai pengelolaan tambang oleh daerah melalui instrumen resmi akan menjadi sumber pemasukan signifikan bagi kas daerah. Anggaran pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, dan pendidikan dinilai bisa ditopang mandiri dari hasil kekayaan alam sendiri.
"Jangan sampai rakyat Lahat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri, menikmati debu dan kerusakan lingkungan, sementara keuntungan besar hanya dinikmati segelintir korporasi. Pengelolaan oleh daerah adalah harga mati jika kita ingin melihat masyarakat Lahat benar-benar sejahtera," tambahnya.
DPRD Lahat Dukung Pengelolaan via BUMD
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lahat, Andriansyah, menyambut baik gagasan agar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) yang masa berlakunya habis dikelola langsung oleh masyarakat melalui BUMD. Ia menyebut pelibatan BUMD sebagai instrumen konstitusional paling tepat agar keuntungan sektor pertambangan dirasakan langsung warga Lahat.
"Kami di DPRD Lahat sepakat dan mendorong agar IUP yang habis masa berlakunya nanti bisa dikelola secara profesional oleh BUMD kita. Ini adalah peluang emas untuk memperkuat perekonomian daerah dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi putra-putri daerah," ungkap Andriansyah.
Andriansyah menekankan BUMD harus dipersiapkan dengan tata kelola transparan, akuntabel, dan bebas praktik rente. Kehadirannya diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.
"Melalui BUMD, kepemilikan dan manfaat ekonomi dari pengelolaan batubara ini akan berakar kuat untuk kemaslahatan masyarakat Lahat. Kami di DPRD akan mengawal ketat proses ini agar regulasi dan implementasinya berjalan sesuai aturan yang berlaku demi kesejahteraan rakyat," pungkasnya.
Tambahan PAD dan Pekerjaan Rumah BUMD
Wacana pengambilalihan ini bertumpu pada asumsi bahwa pengelolaan oleh daerah lewat BUMD mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Dua konsesi seluas 1.674 hektare itu menjadi uji pertama bagi kesiapan badan usaha milik daerah Lahat.
Sejauh mana BUMD mampu mengelola tambang secara profesional, sekaligus menjaga lingkungan di sekitar Merapi Barat dan Lahat, akan menentukan apakah janji kesejahteraan itu terwujud. Regulasi dan pengawasan DPRD disebut menjadi kunci proses ini.