SUMATERA SELATAN — Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memastikan anggaran tunjangan khusus bagi 23 tenaga pendidik Sekolah Satu Atap Talang Betung, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, sudah tersedia di APBD. Pencairan tunjangan yang disebut tertunda 11 bulan itu masih menunggu harmonisasi dasar hukum agar tidak berbenturan dengan aturan yang berlaku. Para guru PNS, PPPK, honorer, dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut perlu memahami syarat status desa terpencil yang menjadi kunci pembayaran.
Yang belum diterima adalah tunjangan khusus sebagai penghargaan atas pengabdian di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Harun menyampaikan klarifikasi ini kepada wartawan di kantornya, kawasan Handayani Mulia, Talang Ubi.
Siapa Penerima Tunjangan Khusus Guru PALI
Dari 23 orang yang menunggu pencairan, komposisinya tidak seragam. Menurut Harun, ada guru berstatus PNS, guru PPPK, sejumlah tenaga honorer, serta tenaga kependidikan seperti tata usaha.
“Mereka bukan seluruhnya guru honorer yang belum menerima gaji. Ada guru PNS, PPPK, beberapa honorer dan tenaga kependidikan seperti TU. Kalau gaji pokok sudah menerima seperti yang lain,” ujar Harun.
Ia menambahkan, tunjangan khusus ini mendapat catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyebabnya, Peraturan Bupati (Perbup) tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pembayaran belum melalui proses harmonisasi.
Mengapa Pencairan Belum Bisa Dilanjutkan
Persoalan utama bukan ketersediaan uang, melainkan kepastian landasan hukum. Harun menegaskan anggaran sudah ada di Dinas Pendidikan dan siap dibayarkan kapan saja.
Namun, penetapan status desa terpencil merupakan kewenangan Kementerian Desa, bukan pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan. Berdasarkan data yang menjadi acuan, Desa Prambatan, Kecamatan Abab, tidak masuk kategori desa terpencil.
Desa yang tercatat masuk kategori tersebut adalah Desa Muara Sungai dan Tanah Abang. Perbedaan antara kondisi geografis di lapangan dan penetapan status desa secara administratif inilah yang membuat Disdik PALI belum berani mencairkan.
“Jangan sampai tunjangan sudah dibayarkan, tetapi kemudian justru berpotensi diminta untuk dikembalikan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Harun.
Langkah Disdik PALI Selanjutnya
Dalam waktu dekat, Disdik PALI akan berkonsultasi ke Jakarta dengan instansi terkait untuk meminta arahan. Tujuannya agar pembayaran tunjangan memiliki landasan hukum yang jelas.
“Kalau anggaran sudah ada di Dinas Pendidikan dan siap dibayarkan kapan saja. Namun, kita tentu harus taat aturan,” tegas Harun.
Sebelumnya, 23 guru Sekolah Satu Atap Talang Betung mendatangi DPRD PALI saat rapat paripurna yang turut dihadiri Bupati PALI. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kejelasan tunjangan khusus yang disebut belum diterima selama 11 bulan terakhir.
Menindaklanjuti hal itu, Bupati PALI Asgianto telah memerintahkan Sekda dan leading sektor terkait meninjau langsung sekolah tersebut. Peninjauan juga untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung sebagaimana mestinya.
Bagaimana Status Pembayaran Saat Ini
Belum ada tanggal pasti kapan tunjangan cair. Disdik PALI menyebut pembayaran bergantung pada hasil konsultasi dengan instansi pusat dan perbaikan dasar hukum.
Selama menunggu, Pemkab PALI tetap mengalokasikan tunjangan tersebut karena secara faktual lokasi sekolah berada di kawasan sulit dijangkau. Informasi perkembangan pencairan dapat ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan PALI atau melalui kanal resmi pemerintah daerah setempat.
Masyarakat diminta berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan percepatan pencairan dengan meminta biaya. Proses pembayaran tunjangan daerah tidak dipungut biaya dan hanya dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah.