Pencarian

Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut Subsidi LRT Wajar, Listrik Rp 8 Miliar per Bulan vs Pendapatan Rp 1,2 Miliar

Senin, 09 November 2026 • 12:31:01 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru Sebut Subsidi LRT Wajar, Listrik Rp 8 Miliar per Bulan vs Pendapatan Rp 1,2 Miliar
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai subsidi operasional LRT Sumsel wajar karena asetnya milik pemerintah pusat dan dikelola PT KAI.

PALEMBANG — Herman Deru menyampaikan pandangan itu seusai Fun Run HUT ke-15 Partai Nasdem di halaman DPRD Sumsel, Minggu (8/11/2026). Menurut Gubernur, besaran subsidi disesuaikan dengan kebutuhan operasional LRT.

"Kalau transportasi perintis memang disubsidi. Soal angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Apalagi asetnya memang milik pemerintah pusat dan PT KAI sebagai operatornya," ujar Deru.

Deru menegaskan LRT Sumsel merupakan aset Pemerintah Pusat yang pengoperasiannya dipegang PT Kereta Api Indonesia (KAI). Sebagian besar pendapatan KAI berasal dari Sumsel, sehingga wajar bila KAI turut menyisihkan pendapatannya untuk menyubsidi LRT.

Pendapatan Tiket Tak Sampai Seperlima Biaya Listrik

Angka timpang itu diungkap Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau LRT Sumsel, Kamis (5/11/2026). Penerimaan tiket tidak sampai seperlima dari biaya listrik bulanan.

"Biaya listriknya saja sekitar Rp 8 miliar per bulan, sementara pendapatannya hanya Rp 1,2 miliar per bulan," kata Bambang.

Rendahnya pendapatan sejalan dengan sepinya penumpang. Dalam peninjauan dari Stasiun Bandara, Bambang mendapati penumpang hanya mengisi sekitar dua persen dari kapasitas angkut. Padahal nilai investasi proyek ini hampir Rp 12 triliun.

Beban APBN Ditanggung Seluruh Rakyat Indonesia

Bambang menilai kondisi tersebut tidak adil. Manfaat LRT dinikmati warga Palembang dan Sumsel, tetapi beban biayanya dipikul uang rakyat dari seluruh Indonesia.

Karena itu, ia meminta Pemprov Sumsel dan Pemko Palembang tidak hanya menjadi penonton. Gubernur dan wali kota didorong menggerakkan masyarakat beralih ke transportasi publik.

Langkah lain yang disarankan: menghidupkan kawasan komersial di sekitar 13 stasiun untuk menambah pendapatan, serta mempercepat penyediaan angkutan pengumpan (feeder) dari permukiman dan pusat ekonomi ke stasiun.

Bambang juga menegaskan PT KAI tidak akan sanggup menutup kekurangan biaya operasional jika dukungan pusat dikurangi tanpa kontribusi daerah. Jika pemda tidak mengambil peran, ia akan mendorong kekurangan operasional Rp 300 miliar dibebankan ke APBD Provinsi.

Gerakan ASN Naik Transportasi Umum Belum Terlihat Dampaknya

Di sisi lain, Pemprov Sumsel mendorong aparatur sipil negara (ASN) memakai transportasi umum minimal satu hari dalam sepekan. Pemerintah tidak mewajibkan moda tertentu.

Namun hari yang ditetapkan untuk gerakan itu bertepatan dengan jadwal kerja dari rumah (WFH), sehingga dampaknya belum terlihat.

"Kebetulan hari yang ditunjuk itu sekarang WFH, jadi mungkin tidak terlihat. Kita pikirkan untuk mengubah harinya," kata Deru.

Follow inisumsel.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: sumselsatu.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks