PALEMBANG — Rapat Komisi II DPRD Sumatera Selatan bersama Bulog dan stakeholder pangan pada Senin (31/8) berubah menjadi forum pengakuan terbuka: stok beras yang selama ini diklaim aman ternyata tidak menjangkau seluruh masyarakat. Produsen lokal bahkan dilaporkan menghentikan produksi beras premium kemasan 5 kilogram karena tertekan biaya produksi yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel, Fenus Antonius, menilai kelangkaan ini merupakan kegagalan regulasi pemerintah provinsi. Ia menegaskan pihaknya tengah merumuskan kebijakan agar tidak terjadi pembelian panik yang berujung pada inflasi.
"Hari ini kita rumuskan regulasinya seperti apa," tegas Fenus kepada wartawan usai rapat tertutup.
Pergub Larangan Gabah Keluar Jadi Jalan Keluar Darurat
DPRD mendesak Gubernur Sumsel segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang melarang gabah keluar dari Sumatera Selatan. Mekanisme Perda dinilai terlalu lambat untuk mengantisipasi krisis yang sudah terjadi di lapangan.
Desakan ini muncul setelah temuan bahwa produsen memilih berhenti memproduksi beras kemasan 5 kilogram. Dari hasil inspeksi mendadak ke lapangan, para pengusaha mengaku menyerah karena biaya produksi yang tidak tertutupi.
Harga pembelian gabah di tingkat petani mencapai Rp 7.700 per kilogram, belum ditambah biaya kemasan plastik dan upah buruh yang terus naik. Alhasil, harga jual melonjak di atas HET pemerintah dan produsen memilih menghentikan produksi.
Stok Bulog Hanya untuk Penugasan Pemerintah, Bukan Semua Warga
Kepala Bulog Wilayah Sumsel Babel, Ikhsan, mengakui stok yang diklaim aman selama ini bersifat terbatas. Angka tersebut hanya diperuntukkan bagi program penugasan pemerintah, bukan untuk kebutuhan seluruh masyarakat Sumsel.
"Stok kita itu cukup untuk 10 bulan ke depan, tapi itu bukan untuk Sumatera Selatan semuanya. Itu hanya untuk penugasan pemerintah saja, yaitu bantuan pangan dan SPHP. Masyarakat Sumsel ini kan tidak semuanya makan beras medium, ada yang makan beras premium," ujar Ikhsan.
Rinciannya, sekitar 33 ribu ton dialokasikan untuk bantuan pangan periode Juli-September dan 10 ribu ton untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Proyeksi stok akhir Desember hanya tersisa 70 ribuan ton.
Serapan Bulog Minim: Baru 4 Persen dari Potensi Produksi
Data yang dipaparkan dalam rapat menunjukkan Bulog baru menyerap 123 ribu ton gabah dari total potensi 2,6 juta ton setara beras di Sumatera Selatan. Angka ini hanya sekitar 4 persen dari total produksi petani.
Kondisi ini mempertegas kesenjangan antara klaim surplus daerah dengan ketersediaan beras di pasaran. Ironisnya, di tengah kelimpahan produksi, masyarakat tetap kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga wajar.
Bulog hanya bisa berjanji mengamankan beras medium SPHP sebagai substitusi apabila masyarakat beralih dari beras premium yang hilang dari rak-rak pasar. Hingga saat ini, belum ada solusi konkret untuk mengembalikan pasokan beras premium 5 kilogram. Padahal tanpa intervensi segera, panic buying mengintai dan tekanan inflasi di Sumatera Selatan berpotensi meningkat.
