SUMATERA SELATAN — Sejumlah warga di daerah terdampak mulai mengeluhkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Sebagian lainnya memilih mengungsi demi menghindari asap yang makin pekat.
Tujuh Daerah Siaga, Warga Alami ISPA
Status siaga darurat karhutla di Kalimantan Selatan berlaku di tujuh wilayah: Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Bumbu.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menegaskan karhutla tidak bisa dipandang sebagai bencana musiman belaka.
"Karhutla dan krisis iklim ini saling terhubung dan memperparah satu sama lain," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (31/8).
Emisi PLTU Perparah Paparan PM2,5
Kondisi udara yang sudah buruk diperkirakan makin berat karena sejumlah PLTU batu bara masih beroperasi di Kalimantan Selatan. Yang paling disorot adalah PLTU Asam Asam dan PLTU Tanjung Power Indonesia (TPI) Tabalong.
Program and Policy Manager CERAH, Wicaksono Gitawan, menjelaskan emisi dari cerobong PLTU bisa bercampur dengan asap karhutla. Akibatnya, konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 di udara meningkat tajam.
"Bercampurnya emisi yang keluar dari cerobong PLTU ini dengan asap karhutla tentu berisiko tinggi untuk kesehatan, karena konsentrasi PM2,5 bisa jadi sangat tinggi," kata Wicaksono.
Pemerintah Didorong Percepat Transisi Energi
Wicaksono mendesak pemerintah mengalihkan pembiayaan energi dari fosil ke sumber terbarukan. Menurutnya, langkah itu menjadi kunci menekan polusi dan melindungi kesehatan warga.
"Sudah saatnya pemerintah mendorong transisi energi yang berkeadilan dengan mengalihkan pembiayaan pada energi terbarukan yang ramah lingkungan dan minim polusi," tegasnya.
Outreach and Advocacy Coordinator CERAH, Dzatmiati Sari, menilai pemerintah belum sepenuhnya memperhitungkan dampak kesehatan dari pemakaian energi fosil dalam kebijakan energi. Akibatnya, beban itu ditanggung masyarakat lewat pengeluaran kesehatan hingga risiko kematian akibat polusi udara.
Anggaran EBT Masih Minim Dibanding Subsidi Fosil
CERAH menyoroti anggaran ketahanan energi 2026 yang mencapai Rp402,4 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pengembangan energi terbarukan hanya Rp37,5 triliun—kurang dari 10 persen.
Sementara itu, subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp318,9 triliun dan masih didominasi energi fosil. Padahal, transisi ke energi bersih dinilai mendesak di tengah meningkatnya karhutla dan kualitas udara yang terus memburuk.
Tanpa langkah konkret, beban kesehatan masyarakat akan makin besar. Karhutla dan emisi PLTU bukan lagi persoalan lingkungan semata, melainkan darurat kesehatan yang membutuhkan kebijakan energi yang lebih serius.
