PALEMBANG — Sebanyak 167.000 pelaku UMKM di Palembang menjadi sasaran program pembinaan yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat. Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Aprizal Hasyim menyatakan program ini bertujuan agar usaha kecil mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika global.
Pelatihan Manajemen hingga Pinjaman Modal Tanpa Bunga
Pembinaan yang dilakukan melalui Dinas UMKM mencakup tiga aspek utama: pelatihan manajemen keuangan, peningkatan kualitas produk, dan keterampilan sesuai bidang usaha masing-masing. Prioritas diberikan kepada pelaku UMKM yang sudah terdaftar dalam pendataan 18 kecamatan serta yang masuk data sasaran keluarga miskin ekstrem.
Selain pelatihan, Pemkot Palembang secara bertahap memfasilitasi pinjaman modal usaha. Setiap pelaku UMKM berpeluang mendapatkan pinjaman Rp5 juta dengan bunga nol persen, dengan syarat tidak terlambat melaksanakan kewajiban mencicil.
Mekanisme Penyaluran agar Tepat Sasaran
Untuk mencegah bantuan salah sasaran, penyaluran pinjaman melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang. Pihak bank melakukan survei langsung ke lokasi UMKM sebelum mencairkan dana.
"Melalui upaya tersebut diharapkan pelaku UMKM di kota ini dapat terus menjalankan usahanya bahkan tumbuh dan berkembang menjadi usaha besar yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak," ujar Sekda Aprizal di Palembang, Kamis.
Apa Saja Syarat Mendapatkan Pinjaman Rp5 Juta?
Pelaku UMKM harus terdaftar dalam pendataan Pemkot Palembang dan tidak memiliki catatan keterlambatan cicilan. Pinjaman diberikan dengan bunga nol persen, berbeda dengan skema kredit konvensional yang biasanya membebani bunga bulanan.
Kapan Program Ini Mulai Berjalan?
Pemkot Palembang menyebut program pembinaan telah berjalan dan akan dilanjutkan dengan inovasi baru. Proses survei oleh BPR Palembang dilakukan secara bertahap untuk memastikan pelaku UMKM yang menerima benar-benar aktif menjalankan usaha.
Program ini menjadi salah satu upaya Pemkot Palembang memperkuat sektor UMKM yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Data menunjukkan ribuan pelaku usaha di 18 kecamatan menjadi sasaran prioritas, terutama mereka yang masuk kategori keluarga miskin ekstrem.
