PALEMBANG — Gubernur Sumsel Herman Deru menegaskan bahwa peta desa digital bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan kebutuhan mendesak di tengah perubahan kondisi lapangan. Menurut dia, penanda batas alam seperti sungai, pohon besar, atau bukit kecil yang selama ini jadi patokan sudah banyak yang bergeser atau lenyap.
"Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan," kata Deru di Palembang, Jumat.
Mengapa Peta Digital Dianggap Mendesak?
Selain menyelesaikan sengketa batas wilayah yang kerap memicu konflik antar desa, peta digital juga berfungsi memvalidasi data pembangunan. Gubernur menyebut data masyarakat miskin yang setiap tahun berubah bisa diverifikasi lebih akurat jika batas wilayah desa jelas.
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel Mulyanto menyatakan kesiapan organisasinya. Ia menyebut 2.856 kepala desa di Sumsel berkomitmen mendukung program ini.
Transparansi Dana Desa Jadi Sorotan
Di forum yang sama, Herman Deru mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Ia meminta kepala desa cermat mengelola anggaran agar pembangunan tetap berjalan dan kepercayaan masyarakat terjaga.
"Inilah cara kita mengelola amanat masyarakat," ujar Deru.
Mulyanto menambahkan, APDESI akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 yang dikelola desa digunakan untuk operasional pemerintahan, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pembangunan infrastruktur secara swakelola.
Antisipasi Gangguan Kamtibmas di Pedesaan
Gubernur juga meminta para kades meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dinamika ekonomi dan sosial di pedesaan dinilai bisa memicu eskalasi tindak pidana.
"Hati-hati terhadap gangguan kamtibmas. Antisipasi kemungkinan terjadinya eskalasi tindak pidana," kata dia.
APDESI Sumsel menyatakan siap berperan aktif menjaga kondusivitas wilayah pedesaan, termasuk mendukung upaya pencegahan. Pemetaan digital diharapkan menjadi fondasi data yang kuat untuk berbagai kebijakan pembangunan ke depan.
