MUBA — Verifikasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Musi Banyuasin hingga Juli 2026 telah mencakup 15 kecamatan dengan capaian 11.885 data atau 84 persen. Sisanya sebanyak 2.308 data atau 16 persen masih dalam proses. Hasilnya, banyak anak yang sebelumnya tercatat sebagai ATS ternyata sudah kembali bersekolah, telah lulus, melanjutkan ke jenjang lain, atau masuk pondok pesantren yang terdaftar di sistem EMIS.
Yayan menjelaskan bahwa data awal ATS Muba yang tertera di dashboard nasional berjumlah 14.193 anak, bukan 19 ribu seperti yang diberitakan sebelumnya. Namun, perubahan status anak-anak tersebut belum sepenuhnya tercermin di sistem milik pemerintah pusat karena masih dalam tahap penyempurnaan. Akibatnya, dashboard nasional menampilkan angka yang lebih tinggi dari kondisi riil di lapangan.
“Data ATS merupakan data awal yang menjadi sasaran penanganan pemerintah. Data tersebut tidak bisa langsung dimaknai sebagai jumlah anak putus sekolah karena setiap nama harus diverifikasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya,” kata Yayan, Sabtu (25/7/2026).
Meski ada kendala sinkronisasi, Pemkab Muba tetap bergerak menangani anak-anak yang benar-benar masih berstatus ATS. Disdikbud bersama staf khusus dan tim ahli bupati melakukan pendampingan melalui pemerintah kecamatan, desa, sekolah, hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Langkah yang dilakukan meliputi pendataan lapangan, kunjungan ke rumah, pendampingan orang tua, hingga koordinasi lintas sektor.
Yayan menegaskan bahwa persoalan sinkronisasi data telah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan. “Kami terus berkoordinasi dengan BPMP Sumsel agar sistem nasional segera disempurnakan sehingga hasil verifikasi daerah dapat langsung terakomodasi,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, Disdikbud Muba akan meluncurkan Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) sebagai upaya mempercepat pengembalian anak-anak ATS ke bangku pendidikan. Program ini dirancang untuk memfasilitasi anak-anak kembali mengenyam pendidikan melalui sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan.
“Penanganan Anak Tidak Sekolah tidak bisa diselesaikan secara instan. Dibutuhkan dukungan keluarga, pemerintah desa, sekolah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami memastikan pemerintah daerah akan terus bekerja maksimal agar semakin banyak anak kembali bersekolah,” tegas Yayan.