PALEMBANG — Antrean panjang kendaraan yang mengantre bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU di Palembang masih terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan pasokan solar bersubsidi aman dan sesuai kuota yang ditetapkan BPH Migas, namun mencurigai adanya kejanggalan di tingkat penyalur.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto, mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan. "Saat ini tercatat ada beberapa SPBU saja yang antre panjang dan itu yang akan kita cek langsung ke lapangan. Kita akan segera berkolaborasi, kemungkinan pengecekan langsung ke penyalur BBM subsidi, termasuk daerah yang mengusulkan penambahan kuota solar yang tinggi," katanya.
Pertamina mencurigai adanya penyalahgunaan solar bersubsidi di tingkat konsumen. Rusminto menjelaskan, konsumsi BBM solar bisa diukur dari jenis kendaraan. Misalnya, mobil roda enam dengan kuota 200 liter per hari tidak mungkin habis hanya untuk beraktivitas di dalam kota Palembang, kecuali digunakan untuk perjalanan lintas provinsi.
"Seperti kendaraan pribadi yang antre setiap hari, harus dicari tahu penggunaannya untuk apa. Konsumsi BBM itu harus sewajarnya dan cukup untuk kendaraan. Tidak mungkin semua kendaraan habis 60 liter selama seharian," ujarnya.
Untuk menekan potensi kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel telah menerapkan sistem pemindaian barcode yang harus sesuai dengan jenis dan plat nomor kendaraan. Jika ditemukan pelanggaran atau tindak pidana dalam prosedur penyaluran, Pertamina akan mengambil tindakan tegas.
"Kita juga akan memecat kerjasama dengan lembaga penyaluran SPBU yang terbukti curang. Penyaluran harus sesuai prosedur, mau itu operator, staf SPBU dan lainnya, kami sudah menyampaikan hal itu," tegas Rusminto.
Langkah Pertamina menggandeng aparat penegak hukum menjadi respons atas pernyataan Gubernur Sumsel Herman Deru beberapa waktu lalu. Gubernur secara terbuka menyoroti adanya dugaan praktik mafia migas yang menyebabkan distribusi solar bersubsidi tidak tepat sasaran. Antrean panjang di SPBU dinilai menjadi indikasi bahwa solar subsidi lebih banyak dinikmati oleh industri atau kendaraan besar, bukan oleh nelayan atau petani yang menjadi sasaran utama program.
Pertamina memastikan akan menindak tegas jika ditemukan SPBU yang menjual solar bersubsidi ke pihak yang tidak berhak. Hasil penyelidikan di lapangan diharapkan segera terungkap dalam waktu dekat.