PALEMBANG — Komitmen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel dalam menertibkan penyaluran BBM subsidi di Sumatera Selatan tidak main-main. Sepanjang tahun ini, sebanyak 130 SPBU dan 2 Pertashop telah terbukti melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi tegas sesuai tingkat kesalahannya.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat tata kelola penyaluran BBM subsidi. Pengawasan diperketat dengan mengatur prioritas pasokan pada SPBU dengan tingkat kebutuhan tinggi.
“Kami siap menjaga keandalan pasokan, mengoptimalkan distribusi dari Terminal BBM ke SPBU sesuai kebutuhan, serta terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rusminto dalam keterangan resminya.
Pertamina tidak bergerak sendiri. Pengawasan dan koordinasi diperkuat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPH Migas, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, hingga pengelola SPBU. Langkah ini untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Rusminto menyambut baik langkah koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumsel sebagai wujud sinergi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi ini krusial untuk menjaga kelancaran distribusi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain pengawasan internal, Pertamina juga mengajak masyarakat untuk turut serta mengawal penyaluran BBM subsidi. Warga diminta menggunakan BBM sesuai peruntukannya agar manfaat subsidi tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan penyalahgunaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, Pertamina menyediakan Contact Center 135 yang siap melayani 24 jam.