PALEMBANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut positif rencana penerapan biodiesel B50 yang dinilai menjadi angin segar bagi petani kelapa sawit. Gubernur Herman Deru menyatakan, peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga berdampak langsung pada perbaikan harga TBS di lapangan.
Kebijakan ini secara langsung meningkatkan kebutuhan minyak sawit mentah sebagai bahan baku biodiesel. Ketika permintaan dalam negeri naik, produsen akan menyerap lebih banyak TBS dari petani, sehingga tekanan harga jual di tingkat kebun bisa berkurang.
"Mudah-mudahan akan terjadi peningkatan harga yang lebih baik," kata Herman Deru di Palembang, Rabu.
Selama ini, fluktuasi harga TBS kerap merugikan petani swadaya yang tidak memiliki akses ke pabrik pengolahan besar. Dengan adanya kepastian serapan dari industri biodiesel, rantai pasok sawit di Sumsel diharapkan lebih stabil.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat, Sumatera Selatan memiliki luas perkebunan kelapa sawit sekitar 1,23 juta hektare dengan produksi mencapai 3,9 juta ton per tahun. Angka ini menempatkan Sumsel sebagai salah satu dari tiga provinsi penghasil sawit terbesar di Pulau Sumatera, setelah Riau dan Sumatera Utara.
Dengan kapasitas produksi sebesar itu, implementasi B50 dinilai menjadi momentum strategis. Pemerintah pusat pun menargetkan kebijakan ini bisa mengurangi bahkan menghentikan impor solar, sekaligus mengoptimalkan hasil perkebunan sawit untuk kebutuhan energi domestik.
Program B50 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Herman Deru berharap kebijakan ini mampu menciptakan keseimbangan antara produksi dan permintaan kelapa sawit di Sumsel.
Manfaatnya, menurut gubernur, tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar. Petani sawit swadaya yang selama ini menjadi tulang punggung perkebunan rakyat harus merasakan dampak positif dari kebijakan hilirisasi sawit ini.
"Ini langkah strategis untuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.
Pemprov Sumsel diharapkan segera menyiapkan skema pendampingan agar petani swadaya bisa mengakses pasar biodiesel. Koordinasi dengan perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahan juga perlu diperkuat agar harga TBS benar-benar membaik saat kebijakan B50 berlaku.
Jika serapan minyak sawit untuk BBM meningkat signifikan, bukan tidak mungkin Sumsel bisa menjadi barometer kesejahteraan petani sawit di Indonesia.