PALEMBANG — Ratusan ribu petani sawit independen di Sumatera Selatan (Sumsel) kini berada dalam tekanan ekonomi setelah harga tandan buah segar (TBS) anjlok dalam sepekan terakhir. Data Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mencatat harga TBS di provinsi ini turun drastis dari Rp 3.577 menjadi Rp 2.722 per kilogram, menyusul kebijakan pemerintah yang membentuk BUMN eksportir tunggal komoditas sumber daya alam, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Ketua POPSI Mansuetus Darto menjelaskan bahwa pengumuman pembentukan PT DSI memicu kepanikan di seluruh rantai pasok sawit. Trader, refinery, dan eksportir memilih menahan diri karena belum ada kejelasan mekanisme perdagangan, pembayaran, hingga pembentukan harga setelah BUMN tersebut beroperasi.
“Pengusaha tidak mau mengambil buah sawit petani di kebun. Akibatnya, buah sawit membusuk dan kehilangan nilai jual,” kata Darto dalam keterangan resminya, Jumat (22/5/2026).
Penurunan harga TBS di Sumsel tergolong paling tajam dibandingkan provinsi sentra sawit lainnya. POPSI mencatat harga TBS di Sumsel turun Rp 855 per kilogram—lebih dalam dari penurunan di Kalimantan Tengah (Rp 320/kg), Jambi (Rp 322/kg), dan Sumatera Utara (Rp 400/kg).
Harga tender CPO (minyak sawit mentah) sebagai acuan juga ambrol dari Rp 15.300 menjadi Rp 12.150 per kilogram hanya dalam hitungan hari. Kondisi ini membuat pabrik pengolahan cenderung hanya membeli bahan baku dari kebun sendiri untuk memperkecil risiko.
Darto menegaskan bahwa petani sawit independen—mereka yang tidak memiliki pabrik pengolahan maupun jaringan ekspor sendiri—menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketika pabrik-pabrik besar memilih tutup atau membatasi produksi untuk mencegah kerugian, petani kecil tidak punya alternatif penjualan.
“Akhirnya kembali menekan harga TBS petani, bahkan petani tidak bisa panen kalau pabrik-pabrik itu tutup,” ujar Darto.
POPSI menilai akar persoalan terletak pada regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang belum jelas. Para pelaku usaha belum mengetahui skema perdagangan, pembayaran, hingga risiko bisnis setelah PT DSI beroperasi penuh. Ketidakpastian ini memicu spekulasi dan penurunan aktivitas perdagangan yang langsung menekan harga di tingkat petani.
Pemerintah sendiri belum merilis detail teknis operasional PT DSI, termasuk jadwal mulai beroperasi dan mekanisme penetapan harga beli TBS dari petani.
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah belum mengumumkan jadwal pasti operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia. POPSI mendesak agar pemerintah segera memberikan kepastian regulasi dan melibatkan asosiasi petani dalam perumusan kebijakan agar dampak negatif terhadap petani sawit dapat diminimalkan.