MUARA ENIM — Penyidik KPK menyegel dan memeriksa empat lokasi di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, dalam pengembangan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penggeledahan berlangsung di Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta rumah Abi Nurwardani yang merupakan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
"Dari kegiatan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proses pengadaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara," ujar Budi Prasetyo, Sabtu (13/6/2026).
Dokumen Disita untuk Perkuat Bukti Operasi Tangkap Tangan
Penyitaan dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana. KPK menyatakan dokumen-dokumen itu akan didalami untuk mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitan dengan alat bukti yang sebelumnya diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan.
"Dokumen-dokumen yang disita akan didalami lebih lanjut guna mengonfirmasi dan memperkuat keterkaitannya dengan alat bukti yang sebelumnya telah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan yang menjadi awal pengungkapan perkara ini, sehingga proses penegakan hukum dapat dilakukan secara komprehensif dan akuntabel," ungkap Budi.
Empat Tersangka Ditahan, Bupati Edison Jadi Otak Suap?
KPK telah menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Mereka diduga terlibat dalam suap pengadaan smart board di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim. Nilai suap yang diterima mencapai Rp500 juta dari pihak swasta.
Selain Edison, tersangka lainnya adalah Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Adi Triyadi yang merupakan keponakan sekaligus orang kepercayaan Bupati Edison, serta Cory Erin Hardi dari PT Millenium Solusi Abadi. Keempatnya resmi ditahan untuk 20 hari pertama sejak 9 hingga 28 Juni 2026.
Modus Dugaan: Pengadaan Smart Board Diduga Dikondisikan
KPK menduga pengadaan smart board di lingkungan Dinas Pendidikan Muara Enim telah dikondisikan sejak awal. Pemenang tender diduga sudah ditentukan, dan uang suap mengalir dari pihak pemenang ke pejabat daerah melalui orang kepercayaan Bupati.
Penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka serta kemungkinan adanya penerima lain. Penggeledahan di rumah dinas dan kantor Bupati menjadi sinyal kuat bahwa KPK tengah membangun jejaring keterlibatan lebih luas di lingkup eksekutif Muara Enim.
KPK mengimbau masyarakat untuk terus mengawal proses hukum ini. Lembaga antirasuah itu juga membuka peluang pengembangan kasus ke proyek-proyek pengadaan lain di lingkungan Pemkab Muara Enim.
