PRABUMULIH — Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengajak seluruh warganya untuk menerima petugas sensus yang akan datang ke rumah masing-masing dan memberikan data jujur sesuai kondisi sebenarnya. Ajakan itu disampaikan usai dirinya didata sebagai responden perdana Sensus Ekonomi (SE) 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih di kediamannya, Senin (15/6/2026).
“Berikan data yang benar, jelas, akurat, dan lengkap. Jangan ragu memberikan informasi yang dibutuhkan karena data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Arlan kepada awak media.
Dalam pendataan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Arlan didampingi sang istri, Hj. Linda Arlan. Tim dari BPS menggali informasi mulai dari identitas sesuai kartu keluarga, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi dan usaha yang dimiliki.
“Pertanyaannya mulai dari identitas sesuai kartu keluarga, pekerjaan, usaha yang dijalankan, hingga berbagai informasi lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Semua data tersebut sangat penting untuk kebutuhan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” ungkapnya.
Kepala BPS Prabumulih Jupni Amnus menjelaskan, SE 2026 merupakan pendataan ekonomi terbesar yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. Tidak hanya perusahaan besar, sensus ini juga menyasar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian warga.
Jupni mengatakan, setelah pencanangan dan pelepasan petugas, pendataan lapangan akan berlangsung mulai 16 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 159 petugas sensus telah disiapkan untuk melakukan pendataan secara langsung atau door to door ke rumah-rumah warga dan lokasi usaha di seluruh wilayah Kota Prabumulih.
“Kami telah menyiapkan 159 petugas yang akan turun langsung ke lapangan. Mereka akan mendatangi rumah penduduk maupun tempat usaha untuk melakukan pendataan,” katanya.
Seluruh petugas telah dibekali identitas resmi dan pelatihan sebelum diterjunkan. Jupni meminta masyarakat tidak ragu meminta petugas menunjukkan kartu identitas saat melakukan pendataan. Ia juga menjamin kerahasiaan data yang diberikan warga akan dilindungi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wali Kota Arlan menegaskan bahwa data yang dikumpulkan petugas bukan untuk kepentingan perpajakan ataupun hal lain yang dapat merugikan masyarakat. Ia menyebut data itu semata-mata sebagai bahan dasar perencanaan pembangunan daerah.
“Kalau datanya akurat, maka program pembangunan yang disusun juga akan tepat sasaran. Pemerintah bisa mengetahui kebutuhan masyarakat secara lebih jelas sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi warga,” tambahnya.
Hasil SE 2026 nantinya akan memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi daerah, jumlah pelaku usaha, hingga sektor-sektor yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih lanjut. Data ini menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke depan.