PALEMBANG — Massa aksi yang mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi itu memadati kawasan sekitar DPRD Sumsel sejak siang. Spanduk dan poster dibentangkan, salah satunya bertuliskan "Tolak Indonesia Gelap" yang menjadi simbol protes terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, menyampaikan langsung delapan poin tuntutan dalam orasinya. Pertama, mahasiswa mendesak DPR lebih maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Kedua, mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok yang terus meroket.
Ketiga, mahasiswa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Keempat, mereka menyoroti perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kelima, mahasiswa mendesak evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Keenam, percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi sorotan utama. Ketujuh, mahasiswa menolak penyelesaian perkara sipil melalui peradilan militer dan menolak Undang-Undang Polri. Kedelapan, mereka mengecam tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum.
Dalam arahannya, Ilham menekankan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai penyambung suara masyarakat. "Kami hadir untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Mahasiswa harus tetap menjadi pengawal kebijakan publik dan mengingatkan pemerintah ketika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak terpancing provokasi. Perhatian khusus diberikan kepada mahasiswa perempuan yang ikut dalam demonstrasi. "Selama tuntutan belum didengar, kami akan terus mengawal dan menyuarakannya," tegas Ilham yang disambut sorakan massa.
Demonstrasi berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah personel disiagakan di titik-titik strategis untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi gangguan keamanan. Meski pengamanan ketat, aksi berjalan tertib hingga akhir.
Mahasiswa berharap seluruh tuntutan yang mereka suarakan dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun para wakil rakyat di parlemen. Aksi ini menjadi pengingat bahwa persoalan ekonomi dan penegakan hukum masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.