PALEMBANG — Ketua TP PKK Palembang Dewi Sastrani menegaskan bahwa lembaga yang selama ini identik dengan imunisasi dan penimbangan balita itu kini bertransformasi menjadi garda depan pelayanan warga di tingkat kelurahan. Enam aspek pelayanan dasar yang diintegrasikan meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Dari data terkini, jumlah tersebut masih jauh dari target jika dibandingkan dengan total 960 posyandu yang tersebar di seluruh Palembang. Dewi menyebut pihaknya bersama pemkot berkomitmen melakukan pendampingan dan pembinaan secara bertahap agar seluruh posyandu bisa mengadopsi sistem ini.
“Kami ingin seluruh stakeholder memahami mekanisme enam SPM, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar efektif, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Dewi Sastrani dalam pernyataan di Palembang, Jumat.
Dewi memaparkan sejumlah langkah yang akan dijalankan. Pemerintah kota akan menggandeng seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kecamatan, kelurahan, hingga kader posyandu di lapangan. Fokus utamanya adalah peningkatan kompetensi para pengelola dan kader selaku ujung tombak pelayanan.
“Kami ingin posyandu menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat yang mampu memberikan pelayanan lebih luas, terukur, dan berkualitas. Transformasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan,” tegasnya.
Di samping penguatan kelembagaan, TP PKK juga mengapresiasi capaian program percepatan penurunan angka stunting. Dewi mengungkapkan, angka kasus stunting di Palembang berhasil ditekan dari 148 kasus menjadi 141 kasus. Capaian itu sekaligus menempatkan prevalensi stunting Kota Palembang sebagai yang terendah di Provinsi Sumatera Selatan.
“Alhamdulillah, ini menjadi kabar baik bagi kita semua. Penurunan angka stunting ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, TP PKK, tenaga kesehatan, kader posyandu, serta masyarakat berjalan dengan baik,” katanya.