PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru buka suara terkait polemik berkepanjangan di Universitas Sjakhyakirti yang berimbas pada pencabutan izin Fakultas Hukum oleh kementerian terkait. Ia meminta semua pihak yang berselisih paham untuk mengedepankan kepentingan pendidikan di atas ego kelompok.
Mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan dalam konflik internal yayasan dan universitas ini. Sejumlah aksi demonstrasi digelar pada Sabtu (23/5) lalu untuk menuntut kepastian kelanjutan studi mereka.
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa, Khaliq, menyampaikan tuntutan tegas. “Mahasiswa tidak boleh menjadi korban konflik internal yayasan dan kampus. Kami hanya ingin kepastian pendidikan kami tetap berjalan sampai selesai,” ujarnya.
Pihak rektorat yang dipimpin Rektor Maulan Irwadi akhirnya menggelar rapat darurat dan menyepakati sejumlah langkah penyelesaian sementara. Hasilnya, mahasiswa semester 2, 4, 6, dan 8 akan dipindahkan ke perguruan tinggi lain mulai semester depan tanpa biaya tambahan.
Seluruh biaya perpindahan, termasuk penerbitan transkrip nilai resmi dan pengembalian dana Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa semester 6 yang batal, akan ditanggung sepenuhnya oleh yayasan. Kampus juga berjanji melanjutkan perkuliahan semester genap hingga penerbitan Kartu Hasil Studi (KHS).
Sebagai alumni sekaligus Ketua Alumni Universitas Sjakhyakirti, Herman Deru merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga stabilitas kampus tertua di Sumatera Selatan itu. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan L2 Dikti untuk mencari solusi terbaik.
“Saya sudah berkomunikasi dengan L2 Dikti terkait persoalan di Universitas Sjakhyakirti. Saya ini alumninya, sekaligus ketua alumni. Kalau memang ada masalah, selesaikanlah secara internal,” kata Herman Deru di Palembang, Kamis.
Gubernur dua periode itu menegaskan, jika mediasi yang dilakukan L2 Dikti belum menemukan titik temu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap memfasilitasi ruang diskusi bersama. “Syarat pertama jangan korbankan mahasiswa. Yang kedua, silakan datang ke Pemprov untuk sama-sama mencari penyelesaian,” tegasnya.
Meski kesepakatan sementara telah diraih, mahasiswa tetap bersikap waspada. Mereka menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila pihak kampus tidak menjalankan seluruh poin perjanjian yang telah dibuat secara tertulis.
Konflik internal di Universitas Sjakhyakirti ini menjadi pengingat bahwa persoalan kepengurusan yayasan tak boleh dibiarkan menggerus hak akademik mahasiswa. Publik kini menanti realisasi dari setiap janji yang telah disepakati.
Belum ada kepastian terkait nasib izin operasional Fakultas Hukum yang dicabut. Gubernur Herman Deru berharap kedua kubu yang berselisih bisa menepikan ego kelompok dan duduk bersama mencari solusi. Jika tidak, bukan hanya fakultas yang terancam, melainkan reputasi kampus tertua di Sumsel yang dipertaruhkan.