SEKAYU — BPBD dan Damkar Muba tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Sekayu, Rabu (30/7/2026), kedua instansi menyepakati kerja sama formal berupa MoU untuk menangani karhutla. Langkah ini diambil karena wilayah Muba kini berstatus siaga darurat kebakaran hutan dan lahan.
Kepala BPBD Kabupaten Musi Banyuasin, Marko Susanto, mengatakan kerja sama ini menyasar pola koordinasi yang sebelumnya sempat kendala. “Dulu Dinas Damkar belum terbentuk, sehingga sering terjadi miskomunikasi di lapangan. Sekarang kami ingin seluruh mekanisme jelas,” ujarnya.
Damkar Jadi Garda Terdepan di 8 Kecamatan
Dalam skema baru, personel Damkar di delapan kecamatan akan menjadi tim respons awal. Mereka bergerak pertama begitu ada laporan kebakaran. BPBD, yang bermarkas di Sekayu, akan menyusul dengan dukungan logistik dan peralatan berat.
“Sarana Damkar sudah tersebar di delapan kecamatan. Ketika ada laporan, mereka bisa tiba lebih dulu. BPBD kemudian mendukung dari pusat,” kata Marko.
Bukan Sekadar Pemadaman, Tapi Berbagi Alat
BPBD juga berkomitmen memperkuat kapasitas Damkar. Marko menyebut peralatan BPBD lebih lengkap untuk berbagai jenis bencana, sementara Damkar punya spesialisasi di kebakaran. “Kami saling melengkapi agar pelayanan ke masyarakat optimal,” ujarnya.
Kepala Dinas Damkar Muba, dr. Sharlie Esa Kenedy, menambahkan bahwa armada dan personel di delapan kecamatan sudah siap diterjunkan. “Jangan sampai ada keterlambatan atau salah persepsi di lapangan. MoU ini akan menjadi pegangan,” tegasnya.
MoU Segera Diteken, Target: Respons di Bawah 30 Menit
Kedua pihak akan segera menuangkan kesepakatan dalam dokumen resmi. Prinsipnya, setiap kegiatan BPBD akan didukung Damkar, dan sebaliknya. Harapannya, sistem penanggulangan bencana di Muba semakin terintegrasi, terutama selama musim kemarau yang rawan api.
“Dengan kolaborasi ini, penanganan bencana di Sekayu maupun kecamatan lain bisa lebih cepat dan efektif,” ujar Sharlie.
