PALEMBANG — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menekankan bahwa hubungan kerja antara pemerintah daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus tetap berjalan dalam suasana keakraban tanpa mengorbankan integritas masing-masing institusi. Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Griya Agung Palembang.
Pengukuhan tersebut menjadi momentum penyegaran kepemimpinan BPKP di tingkat provinsi. Herman Deru berharap pengalaman Farid Firman sebelumnya dapat menjadi modal penting untuk memahami kondisi fiskal daerah dan mencari solusi atas berbagai tantangan pengelolaan keuangan.
Akuntabilitas Keuangan di Tengah Keterbatasan Anggaran
Menurut Herman Deru, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPKP selama ini telah memberikan dukungan penting dalam menavigasi berbagai kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel sebelumnya yang telah membangun hubungan kerja dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
"BPKP membantu menavigasi dalam setiap langkah kebijakan dan anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sehingga kita akan terus berupaya menjadi penanggung jawab keuangan yang akuntabel," kata Herman Deru.
Ia menilai hasil kolaborasi tersebut turut tercermin dalam berbagai indikator pembangunan Sumsel yang menunjukkan perkembangan positif. Capaian pertumbuhan ekonomi, pembangunan, indeks pembangunan manusia hingga penurunan angka kemiskinan disebutnya sebagai hasil kerja bersama yang perlu terus dipertahankan.
"Kerja ini menjadi kerja yang tidak sia-sia disebabkan kita bekerja ada navigatornya. Ada BPKP, BPK, inspektur masing-masing. Dan tentu arah kebijakan ini tidak lepas dari nahkodanya, yakni masing-masing kepala daerah," jelasnya.
Tekanan Fiskal Tidak Boleh Jadi Alasan Berhenti Melayani
Herman Deru mengingatkan bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk berhenti memenuhi harapan masyarakat yang telah dituangkan dalam RPJMD dan menjadi bagian dari kesepakatan bersama DPRD.
"Bukan saatnya untuk kita terus berkeluh kesah, sebab masyarakat tetap menantikan janji-janji yang tertuang di dalam RPJMD, di mana kesepakatan itu tergambar dalam MoU dengan DPRD masing-masing daerah," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mampu mencermati kondisi dan melakukan berbagai inovasi dalam menjalankan pembangunan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan maupun fiskal. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang matang dan penyamaan visi antara pemerintah daerah dan BPKP.
"Kita bisa satukan visi ini, bagaimana menjadi penanggung jawab keuangan yang selalu akuntabel dan pada akhirnya punya produk yang diharapkan oleh masyarakat," katanya.
BPKP RI Janjikan Kolaborasi Lintas Lembaga
Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Setya Nugraha menyatakan harapannya agar kolaborasi yang telah berjalan baik antara BPKP Sumsel dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dapat terus dilanjutkan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Sumsel dan jajaran pemerintah daerah terhadap BPKP.
"Kami ingin terus lanjut kolaborasinya dengan Forkopimda, instansi vertikal, Bank Indonesia, OJK dan semua pihak di sini," ujarnya.
Setya mengakui tantangan pengelolaan pemerintahan saat ini semakin berat, terutama dengan adanya tekanan fiskal. Karena itu, diperlukan sinergi lintas lembaga untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi kondisi tersebut.
"Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Beda Medan, beda Palembang. Jadi saya yakin segera cocok dan kolaborasi. Tidak hanya formal untuk mencari solusi terbaik," katanya.
Ia pun berkomitmen untuk segera menyesuaikan diri dengan kondisi Sumsel dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. BPKP diharapkan terus memberikan dukungan terhadap kemajuan Sumsel bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
