OGAN KOMERING ILIR — Rapat evaluasi penanganan karhutla di Desa Sungai Bungin, Minggu 4 Oktober 2026 sore, jadi ajang konsolidasi lintas instansi. Gubernur Sumsel Herman Deru turun langsung berkoordinasi bersama 101 kepala desa, Pemkab OKI, BPBD, serta unsur TNI dan Polri. Pertemuan itu membahas penanganan kebakaran yang sedang terjadi sekaligus menyusun langkah pencegahan ke depan.
Pembentukan unit BPBD di tingkat kecamatan dinilai jadi cara mempercepat respons ketika karhutla muncul. Lima kecamatan yang dipilih merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi di OKI.
Lima Kecamatan yang Jadi Lokasi Awal
Lima kecamatan yang jadi prioritas pembentukan unit BPBD tingkat kecamatan:
- Kecamatan Cengal
- Kecamatan Pampangan
- Kecamatan Tulung Selapan
- Kecamatan Pangkalan Lampam
- Kecamatan Sungai Menang
Kelima wilayah itu disebut Herman Deru sebagai titik yang paling sering muncul dalam laporan karhutla. Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI akan berbagi peran dalam operasional unit tersebut.
Pemprov Drop Peralatan, Pemkab Siapkan SDM dan Tempat
Pembagian tugas disepakati dalam rapat. Pemerintah provinsi menyediakan peralatan penanggulangan karhutla, sementara pemerintah kabupaten menyiapkan sumber daya manusia dan tempat untuk operasional unit.
"Provinsi dan kabupaten akan bekerja sama. Provinsi akan drop peralatannya, kabupaten menyiapkan SDM dan tempatnya," jelas Herman Deru.
Skema itu dinilai memangkas waktu koordinasi saat kejadian darurat. Peralatan dari provinsi bisa langsung dipakai tanpa menunggu pengadaan baru di tingkat kabupaten.
Koordinasi 101 Kepala Desa Jadi Kunci Pencegahan
Herman Deru menekankan pentingnya peran kepala desa dalam pencegahan karhutla. Sebanyak 101 kepala desa dilibatkan dalam rapat karena merekalah yang paling tahu kondisi lahan di wilayah masing-masing.
"Kita berkoordinasi dengan 101 kepala desa, lima kecamatan bersama Pak Bupati dan BPBD serta unsur TNI. Kita ingin menyelesaikan persoalan kebakaran yang saat ini sedang terjadi dan tentu mencegah untuk masa yang akan datang," ujar Herman Deru.
Selain aparat desa, unsur TNI dan Polri ikut dalam rapat evaluasi. Keterlibatan lintas instansi itu jadi bagian dari upaya penanganan karhutla yang selama ini melibatkan banyak pihak di lapangan.
Langkah Selanjutnya
Setelah rapat evaluasi, Pemprov Sumsel dan Pemkab OKI akan menindaklanjuti pembentukan lima unit BPBD kecamatan tersebut. Detail jadwal operasional dan jumlah personel belum disebut dalam pertemuan itu.
Pembentukan unit di lima kecamatan rawan karhutla jadi ujian pertama skema pembagian peran provinsi-kabupaten. Jika berjalan lancar, pola serupa bisa diterapkan di wilayah lain Sumsel yang menghadapi persoalan serupa.
