PALEMBANG — Desa-desa di Sumatera Selatan yang telah dipetakan sebagai wilayah rawan karhutla diminta menyiapkan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pencegahan, termasuk sosialisasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Dorongan itu disampaikan Apriyadi Mahmud dalam keterangan di Palembang, Rabu.
Menurut Apriyadi, sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut berakar pada aktivitas manusia. Karena itu, ia menilai pemerintah desa dan masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada penanganan tingkat provinsi.
Mengapa 99 Persen Karhutla Disebut Ulah Manusia
Apriyadi menyatakan hampir seluruh kejadian karhutla disebabkan ulah manusia. Angka itu menjadi dasar pemprov mendorong pencegahan berbasis desa, bukan sekadar pemadaman setelah api membesar.
"Sekitar 99 persen kejadian karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Karena itu, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat sangat penting dalam mengantisipasi kebakaran sejak dini," katanya.
Desa yang sudah masuk peta rawan karhutla dinilai perlu punya pos anggaran sendiri. Dana itu bisa dipakai untuk sosialisasi ke warga, penyiapan relawan, hingga penguatan kesiapsiagaan di tingkat kampung.
Reward dan Sanksi untuk Kepala Desa Jadi Usulan
Selain soal anggaran, Apriyadi mengusulkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi bagi kepala desa. Penilaiannya berdasarkan keberhasilan pengendalian karhutla di wilayah masing-masing.
"Kalau sudah dipetakan ada desa rawan karhutla, harus ada alokasi anggaran. Bisa juga diberikan reward kepada kepala desa yang berhasil menjaga wilayahnya tetap zero karhutla," ujarnya.
Usulan itu menempatkan kepala desa sebagai ujung tombak pencegahan. Desa yang mampu menjaga wilayahnya dari kebakaran akan mendapat insentif, sementara yang gagal berpotensi dikenai sanksi.
Persiapan Idealnya Dimulai Dua Bulan Sebelum Kemarau
Apriyadi menekankan langkah antisipasi harus dilakukan jauh sebelum musim kemarau tiba. Pemerintah dan masyarakat perlu waktu cukup untuk bersiap.
Ia mencontohkan, jika peringatan potensi musim kemarau disampaikan pada Juni, persiapan di lapangan idealnya sudah dimulai dua bulan sebelumnya. Artinya, gerakan pencegahan mestinya berjalan sejak April.
"Lebih efektif mencegah daripada menanggulangi. Jadi ketika sudah ada peringatan akan terjadi kemarau, seluruh pihak harus bergerak lebih awal," katanya.
Dengan pola itu, Pemprov Sumsel berharap desa rawan karhutla tidak lagi bergerak setelah titik api muncul. Anggaran pencegahan dan pengawasan dini menjadi kunci sebelum musim kering melanda wilayah tersebut.