PALEMBANG — Herman Deru menegaskan, hingga saat ini belum ada satu pun pemerintah kabupaten/kota di Sumsel yang melaporkan kendala pembayaran gaji, baik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia berharap Sumsel tidak masuk dalam daftar 490 pemda yang disebut tengah tertekan fiskal tersebut.
"Untuk gaji PNS dan PPPK, sampai sekarang belum ada laporan yang terkendala. Mudah-mudahan Sumsel tidak termasuk daerah yang mengalami tekanan fiskal tersebut," kata Deru di Palembang, Selasa (4/8/2026).
Gaji ASN Prioritas Utama, Bukan Sekadar Kewajiban
Gubernur menekankan bahwa pembayaran gaji pegawai harus selalu menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran daerah. Menurutnya, hal ini bukan karena Sumsel memiliki keleluasaan fiskal yang besar, melainkan demi menjamin kebutuhan dasar para ASN tetap terpenuhi.
Ia secara tegas meminta seluruh pemda untuk tidak mengurangi atau menunda hak pegawai. Deru beralasan, gaji ASN berkaitan langsung dengan kebutuhan keluarga, mulai dari biaya pendidikan anak hingga pemenuhan gizi sehari-hari.
"Jangankan tidak dibayar, dikurangi pun tidak boleh. Mereka sudah punya anggaran keluarga masing-masing untuk sekolah anak, kebutuhan harian, sampai gizi keluarga. Itu tidak boleh berubah," tegasnya.
Belanja Pegawai Besar Bukan Tanda Pemborosan Anggaran
Terkait tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD sejumlah daerah, Herman Deru memiliki penilaian berbeda. Ia menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan pemborosan anggaran, melainkan lebih disebabkan oleh turunnya dana transfer ke daerah (TKD).
"Kalau TKD dipotong, otomatis persentase belanja pegawai naik. Jadi bukan berarti daerah itu boros, tapi karena nilai TKD sebagai dasar perhitungan berkurang," jelasnya.
Dengan berkurangnya TKD, proporsi belanja pegawai secara persentase menjadi lebih besar meskipun nilai nominalnya tidak berubah. Hal ini menjadi catatan penting dalam membaca kesehatan fiskal daerah.
Tekanan Fiskal Lebih Terasa di Sektor Infrastruktur
Gubernur memperkirakan, tekanan fiskal daerah justru lebih terasa pada pembiayaan program pembangunan, terutama sektor infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemda dalam menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja modal.
"Yang mungkin jadi perhatian mereka sekarang adalah bagaimana mencari pendanaan infrastruktur. Untuk gaji ASN, sampai saat ini belum ada yang menyampaikan kendala kepada saya," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Deru meminta seluruh ASN, baik PNS maupun PPPK, tetap bekerja secara optimal di tengah kondisi fiskal yang harus dijaga bersama. Ia berharap kondisi keuangan daerah tetap terkendali sehingga pelayanan publik tidak terganggu.
"Yang jelas, ASN PNS dan PPPK saya minta bekerja dengan baik. Mudah-mudahan kondisi fiskal kita tetap terkendali," katanya.
