PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru (HD), bersama Wakil Gubernur Cik Ujang, menggelar rapat koordinasi tingkat tinggi guna mempercepat pembangunan Jalan Khusus Angkutan Batubara, Senin (9/2/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja ini menjadi momentum penegasan tanggung jawab perusahaan tambang terhadap infrastruktur daerah.
Pembangunan jalan khusus ini direncanakan melintasi tiga kabupaten kunci, yaitu Kabupaten Lahat, Muara Enim, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Dalam pembukaan rapat, Wakil Gubernur Cik Ujang menyoroti kondisi memprihatinkan infrastruktur jalan umum yang terdampak langsung oleh aktivitas angkutan batubara. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menegaskan bahwa kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) merupakan penyebab utama kerusakan jalan yang merugikan masyarakat luas.
“Kita tidak melihat plat nomor maupun lini bisnisnya, tetapi kita semua tahu penyebab kerusakan jalan itu. Saya harapkan seluruh pihak meningkatkan sensitivitas kemanusiaan. Mari sama-sama membangun dan memelihara jalan,” tegas Herman Deru.
Gubernur meminta para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak lagi beralasan administratif dan segera merealisasikan komitmen mereka dalam pembangunan jalan khusus. Berikut adalah poin-poin instruksi gubernur kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait:
| Dinas Terkait | Instruksi Utama Gubernur |
|---|---|
| Dinas Perhubungan | Pengawasan ketat terhadap truk ODOL dan pengaturan lalu lintas angkutan. |
| Dinas ESDM | Mengawal komitmen teknis para pemegang IUP terkait jalur logistik. |
| DLHP | Memastikan pembangunan jalan dan aktivitas tambang tidak merusak ekosistem. |
Selain instruksi teknis, HD juga memberikan pesan moral kepada para pelaku usaha pertambangan di Sumatera Selatan. Ia menekankan bahwa mencari keuntungan di Bumi Sriwijaya harus dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kenyamanan masyarakat.
“Kita sama-sama mencari nafkah di Sumsel, silakan menambang, tetapi jangan sampai merusak lingkungan. Mari bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Jalan Khusus ini,” ujarnya dengan nada persuasif.
Rapat ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda Provinsi Sumsel, Apriyadi, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Percepatan ini diharapkan menjadi solusi permanen atas konflik penggunaan jalan umum oleh angkutan tambang yang telah berlangsung lama.
