SUMATERA SELATAN — Pemerintah tengah mematangkan skema insentif kendaraan listrik yang diarahkan untuk memperkuat ekosistem baterai berbasis nikel di dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan arah kebijakan ini menyusul melimpahnya cadangan nikel yang dimiliki Indonesia.
"Ke depan akan ke sana. (Insentif NMC menjadi) bagian salah satu strateginya," ujar Bahlil seperti dikutip dari Antara.
Baterai lithium iron phosphate atau LFP dipastikan tidak akan menjadi prioritas utama dalam rencana insentif ini. Alasannya sederhana: Indonesia tidak memiliki bahan baku untuk memproduksi baterai jenis tersebut, sementara nikel sebagai bahan baku baterai NMC justru tersedia melimpah.
Saat ini Indonesia memang sedang fokus membangun ekosistem baterai EV berbasis nikel. Hilirisasi nikel yang sudah berjalan menjadi alasan utama mengapa pengembangan mobil listrik ke depan akan condong ke arah sana.
Bahlil menilai baterai berbasis nikel memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan LFP, terutama untuk kebutuhan jarak tempuh kendaraan. Ia menyebut LFP biasanya cocok untuk penggunaan jarak pendek, sementara nikel lebih unggul untuk perjalanan jauh.
"Kalau jarak-jarak pendek itu LFP biasanya, tetapi kalau jarak panjang itu nikel masih lebih paten," ucapnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah melihat teknologi baterai dari sisi kesesuaian dengan kebutuhan pasar domestik yang geografisnya luas.
Wacana insentif kendaraan listrik sebenarnya sudah mencuat sejak Mei 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sempat menyinggung bahwa pemerintah sedang menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik tahun ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyebut insentif tersebut akan dikaitkan dengan program pengembangan mobil dan motor listrik nasional.
Meski begitu, sampai saat ini insentif tersebut belum terealisasi secara resmi. Pemerintah masih terus mengkaji pemberian insentif ini untuk mendorong penjualan kendaraan listrik sekaligus memperkuat industri EV di dalam negeri.
Kepastian skema, besaran, dan jenis kendaraan yang akan menerima insentif masih menunggu hasil kajian akhir dari kementerian terkait.