PALEMBANG — Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Policy Talks: “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Menuju Kebijakan Hukum yang Adaptif dan Berbasis Bukti”. Acara digelar secara daring melalui Zoom Meeting oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Wilayah Tahun 2026. Tujuannya meningkatkan kompetensi analis dalam mendukung penyusunan kebijakan publik yang berkualitas dan responsif.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Lampung, Laila Yunara, menyampaikan laporan pelaksanaan di awal acara. Kegiatan kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Taufiqurrahman.
Dalam sambutannya, Taufiqurrahman menekankan penguatan kapasitas analis kebijakan sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia menyebut analis harus mampu menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Para narasumber memaparkan peran strategis analis kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Ditegaskan bahwa kebijakan bukan sekadar dokumen atau regulasi, melainkan rangkaian keputusan dan tindakan nyata yang harus dilaksanakan secara konsisten serta dievaluasi berkelanjutan.
Narasumber juga menegaskan bahwa kebijakan berkualitas harus didasarkan pada data, fakta, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan evidence-based policy, setiap kebijakan diharapkan mampu menjawab permasalahan publik secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.
Pendekatan ini juga disebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung interaktif, dengan peserta dari berbagai Kantor Wilayah Kementerian Hukum antusias menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman implementasi analisis kebijakan di wilayah masing-masing.
Kegiatan ditutup dengan closing statement dari narasumber yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas analis kebijakan secara berkelanjutan. Hal ini guna mendukung terwujudnya kebijakan hukum yang adaptif, inovatif, dan berbasis bukti dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.