PALEMBANG — Kepastian itu disampaikan Herman Deru di sela kegiatannya, Kamis (28/5/2026). Ia menegaskan anggaran untuk gaji ke-13 telah dialokasikan dan tidak akan terkendala. “Gaji ke-13 aman,” ujarnya singkat.
Namun, di balik kabar baik bagi ASN provinsi, situasi berbeda terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Hingga pertengahan Mei 2026, ribuan ASN di lingkungan Pemkab Muba mengaku belum menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk periode Januari hingga April 2026.
Herman Deru menilai keterlambatan itu dipengaruhi perubahan situasi fiskal daerah secara nasional. Beberapa faktor utama disebutnya meliputi efisiensi anggaran dan penurunan signifikan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
“Cadangan keuangan daerah sebelumnya masih mengacu pada asumsi tahun lalu. Sementara kondisi keuangan sekarang berbeda,” kata Herman Deru. Ia menambahkan bahwa hak pegawai tetap akan dibayarkan, dan keterlambatan yang terjadi hanya bersifat sementara. “Mudah-mudahan ini hanya penundaan, bukan pembatalan,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Muba, Syafaruddin, memberikan konfirmasi bahwa TPP ASN di lingkungan Pemkab Muba tetap akan dibayarkan penuh. Pencairan, menurutnya, akan dilakukan setelah dana transfer dari pemerintah pusat masuk ke kas daerah dan kondisi fiskal kembali memungkinkan.
Pemerintah daerah meminta para ASN untuk bersabar sembari menunggu proses administrasi dan pencairan tersebut rampung. Belum ada kepastian tanggal pasti kapan tunggakan empat bulan itu akan dibayarkan, namun Pemkab Muba memastikan tidak ada pembatalan.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa di tengah kepastian gaji ke-13 bagi ASN provinsi, tekanan fiskal di tingkat kabupaten masih nyata dirasakan. Para ASN di Muba pun masih menanti realisasi hak mereka yang tertunda.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan keterlambatan TPP dari kabupaten atau kota lain di Sumatera Selatan selain Muba. Namun, pernyataan Gubernur soal efisiensi dan penurunan TKD menjadi sinyal bahwa sejumlah daerah mungkin menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan belanja pegawai.