PALEMBANG — Ratusan peserta mengikuti rangkaian tes fisik yang ketat, mulai dari lari ketahanan (Jas A), pull up, sit up, push up, shuttle run (Jas B), hingga ujian renang dan pengukuran postur tubuh. Seluruh proses menggunakan standar penilaian nasional untuk memastikan hasil yang objektif.
Panitia seleksi melibatkan dua lapis pengawasan guna menjamin transparansi. Divisi Propam Polri bertindak sebagai pengawas internal, sementara organisasi masyarakat Laskar Merah Putih hadir sebagai unsur eksternal. Kehadiran mereka merupakan implementasi prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) dalam sistem rekrutmen Polri.
Direktur Samapta Polda Sumsel Kombes Pol. M. Rendra Salipu turun langsung memantau jalannya uji kesamaptaan sebagai koordinator pelaksanaan. Pengawasan dilakukan menyeluruh agar setiap peserta mendapat perlakuan setara tanpa intervensi.
Kepala Biro SDM Polda Sumsel Kombes Pol. Sudrajad Hariwibowo selaku Ketua Pelaksana Seleksi tingkat daerah menegaskan komitmen institusi. "Kami menjalankan proses rekrutmen ini secara profesional, bersih, dan transparan guna menjaring calon-calon pemimpin Polri masa depan yang tangguh secara fisik, mental, dan intelektual," ujarnya.
Seleksi ini merupakan implementasi program prioritas Kapolri dalam mewujudkan transformasi Polri yang Presisi. Langkah tersebut juga selaras dengan visi Presiden untuk mencetak aparatur negara yang unggul, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kualitas SDM Polri yang dibangun sejak tahap rekrutmen diyakini berdampak langsung pada pelayanan publik, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa institusi berkomitmen menjaga kualitas rekrutmen calon perwira agar tetap profesional dan terpercaya.
"Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah dengan mencetak aparat penegak hukum yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat dan penguatan stabilitas keamanan nasional," kata Kombes Pol. Nandang.
Polda Sumsel memastikan seluruh rangkaian seleksi berjalan tertib, objektif, dan bebas dari praktik percaloan maupun intervensi pihak tertentu. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi institusi Polri dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan personel yang siap melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat secara profesional.