1 Bulan WFH, Pemprov Sumsel Hemat BBM Kendaraan Dinas Hingga 18 Persen, Tagihan Listrik Masih Dihitung

Penulis: Zulkarnain Hamid  •  Selasa, 12 Mei 2026 | 11:24:01 WIB
Pemprov Sumsel catat penghematan BBM kendaraan dinas hingga 18 persen selama satu bulan WFH.

PALEMBANG — Efisiensi anggaran operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai terlihat nyata setelah kebijakan work from home (WFH) berjalan selama satu bulan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Edward Candra mengungkapkan, konsumsi BBM untuk kendaraan dinas berhasil ditekan hingga 18 persen.

“Pelaksanaan WFH selama empat hari dalam sebulan bisa menghemat sekitar 18 persen dari konsumsi BBM kendaraan dinas,” ujar Edward, Senin (11/5/2026). Angka ini merupakan hasil evaluasi global terhadap penggunaan anggaran operasional bagi aparatur sipil negara (ASN) selama periode tersebut.

Efisiensi Listrik Baru Akan Terlihat di Laporan Bulan April

Selain BBM, penghematan energi listrik di kantor-kantor dinas juga menjadi sasaran utama kebijakan ini. Saat WFH diberlakukan, aktivitas di gedung perkantoran diminimalkan secara drastis. Namun, data konkret terkait penurunan tagihan listrik belum bisa dirilis.

“Saat WFH kantor sebagian besar tutup dan listrik tidak dinyalakan. Kita masih menghimpun data pastinya dari masing-masing OPD untuk melihat perbandingan dengan bulan Maret,” jelas Edward. Pemerintah masih menunggu laporan resmi dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengkalkulasi angka pastinya.

Produktivitas ASN Diklaim Tak Terganggu

Meski bekerja dari rumah, Pemprov Sumsel memastikan produktivitas pelayanan publik tidak menurun. Pengawasan terhadap kinerja ASN dilakukan secara ketat melalui aplikasi absensi digital. Seluruh tugas administratif dipastikan tetap tertangani tanpa hambatan berarti.

“Kegiatan tetap berjalan seperti biasa dan absensi lancar menggunakan aplikasi. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik,” ujarnya. Mekanisme koordinasi antar instansi pun tetap fleksibel dengan memanfaatkan rapat virtual. Pertemuan tatap muka hanya dilakukan jika ada urusan yang mendesak.

Kendali penuh atas pekerjaan berada di bawah pengawasan langsung masing-masing kepala OPD. Langkah ini dinilai sebagai terobosan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih ramping dan hemat anggaran di Sumatera Selatan.

Reporter: Zulkarnain Hamid
Sumber: detik.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top